Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi perlu diperkuat melalui kolaborasi multipihak, perbaikan tata kelola di tingkat tapak, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi Taufik Qurochman mengatakan pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat perlu menyatukan langkah agar pencegahan hingga penanganan karhutla berjalan semakin efektif.
“Karhutla merupakan tantangan bersama yang membutuhkan pembagian peran secara jelas. Kita perlu duduk bersama, memetakan wilayah rawan, mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, dan menyepakati langkah yang dapat dijalankan secara konsisten,” kata Taufik dalam dialog Jambi Bicara bertema “Jaga Hutan, Selamatkan Lingkungan” di TVRI Jambi, Selasa (8/9/2026).
Menurut dia, kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum kondisi kering mencapai puncaknya. Upaya tersebut meliputi pemetaan kawasan rawan, patroli terpadu, penempatan personel, deteksi dini, kesiapan peralatan pemadaman, serta penyediaan sumber air yang mudah dijangkau.
Taufik menyebut sebanyak 81 pos mitigasi telah disiapkan di sejumlah wilayah rawan dengan melibatkan unsur perusahaan, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Manggala Agni. Penguatan koordinasi lapangan diperlukan agar setiap indikasi kebakaran dapat diverifikasi dan ditangani sedini mungkin sebelum meluas.
“Pengendalian karhutla tidak dapat mengandalkan satu pendekatan. Kebutuhan setiap wilayah berbeda, sehingga ketersediaan air, akses menuju lokasi, kondisi lahan, teknologi pemantauan, dan dukungan masyarakat harus dipadukan dalam rencana yang sesuai dengan karakteristik tapak,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kehati-hatian selama musim kemarau dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memunculkan api, termasuk membuang puntung rokok, membuat api unggun, atau menyalakan api di kebun dan lahan tanpa pengawasan memadai.
Sementara itu, akademisi Universitas Jambi Bambang Irawan menilai pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama karena pemadaman pada lahan kering, terutama gambut, membutuhkan sumber daya besar dan waktu yang tidak singkat.
“Kita memerlukan solusi jangka panjang yang dimulai dari perbaikan tata kelola di tingkat tapak. Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi harus dikelola secara aktif, memiliki penanggung jawab yang jelas, dan didukung sumber daya manusia serta sarana yang memadai,” kata Bambang.
Menurut dia, desa-desa rawan karhutla perlu dijadikan lokus prioritas pembangunan. Program pertanian, perkebunan, perhutanan sosial, penguatan usaha masyarakat, pendidikan lingkungan, serta dukungan pembukaan lahan tanpa bakar dapat diarahkan secara terpadu ke wilayah tersebut.
Pendekatan itu, lanjut Bambang, tidak hanya menekan risiko kebakaran, tetapi juga memperkuat kesejahteraan, pengetahuan, dan pilihan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menyelaraskan program serta anggaran, sementara dunia usaha dapat berkontribusi melalui program pemberdayaan dan dukungan teknis.
“Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pengetahuan, sarana, pembiayaan, dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, pencegahan karhutla akan menjadi bagian dari kepentingan bersama di tingkat desa,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Sekber PSDH) Provinsi Jambi Yopi Santiantoro menambahkan bahwa kesadaran kolektif dan komunikasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi musim kemarau.
“Fokus kita adalah memastikan siapa melakukan apa, di mana, dan dengan dukungan apa. Rencana kontingensi multipihak perlu disusun secara terpadu agar pencegahan, deteksi dini, mobilisasi sumber daya, dan respons lapangan dapat berlangsung lebih cepat,” kata Yopi.
Ia mendorong pelibatan yang lebih luas dari unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Forum multipihak dapat digunakan untuk menyelaraskan data, menetapkan wilayah prioritas, meningkatkan kapasitas pengelola di tingkat tapak, serta membagi dukungan personel dan peralatan.
Yopi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Menurut dia, kerja tim pemadam perlu didukung dengan upaya pencegahan yang konsisten agar risiko keselamatan personel dan dampak karhutla terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta lingkungan dapat ditekan.
Ketiga narasumber sepakat bahwa agenda pencegahan karhutla perlu dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya ketika musim kemarau atau kebakaran telah terjadi. Peta kerawanan, prakiraan cuaca, data titik panas, kondisi sumber air, dan rencana pemberdayaan masyarakat perlu disatukan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Melalui komitmen bersama, pengawasan yang konsisten, penguatan pengelolaan tingkat tapak, dan kolaborasi yang adil, upaya menjaga hutan dan lingkungan Jambi diharapkan semakin efektif serta mampu melindungi masyarakat dan generasi mendatang dari dampak karhutla.
***
