Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pengendalian kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, dengan menggabungkan penanganan melalui jalur darat dan udara. Hingga Minggu (9/8/2026), luas kawasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 520 hektare dan masih menjalani proses verifikasi di lapangan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di kawasan TNBTS, Minggu (9/8). Peninjauan tersebut bertujuan memastikan operasi berjalan efektif sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait lainnya.
Dalam peninjauan itu, Raja Juli menginstruksikan Balai TNBTS menutup sementara seluruh kawasan secara total. Kebijakan tersebut diambil agar seluruh personel dapat memusatkan sumber daya pada pemadaman sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru. Pemerintah juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat sebagai alasan utama penutupan.
“Menginstruksikan Kepala Balai untuk menutup sementara secara total TN Bromo Tengger Semeru. Tujuannya satu, agar semua bisa fokus memadamkan api sekaligus mengantisipasi terjadinya kebakaran lagi di tempat lain,” ujar Raja Juli.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam seluruh operasi penanganan kebakaran.
“Yang kedua juga terkait safety, safety first, yang menyangkut nyawa warga negara akibat bencana ini,” tegasnya.
Untuk menjangkau titik api yang berada di medan terjal, Kementerian Kehutanan mengoperasikan tiga helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara atau water bombing. Operasi udara difokuskan pada area yang sulit dijangkau oleh personel dan peralatan pemadam melalui jalur darat.
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat,” kata Raja Juli.
Di sisi lain, personel darat tetap melakukan pemadaman langsung dan membangun sekat bakar untuk membatasi penjalaran api. Pemerintah juga mencatat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilaksanakan dalam 10 hari ke depan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan operasi udara saat ini memprioritaskan kawasan puncak B29 di sisi timur TNBTS. Tim menghadapi sejumlah kendala, termasuk kondisi cuaca dan ketersediaan air untuk mendukung pemadaman.
“Beberapa sudah padam dan dijaga pasukan darat yang melakukan pengawasan. Sedangkan di sisi barat sudah disiagakan tim untuk mengantisipasi,” ujar Emil.
Untuk menyatukan pengendalian operasi, pemerintah bersama unsur terkait membentuk satuan tugas penanganan kebakaran TNBTS dan menunjuk seorang Incident Commander. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mengatakan Incident Commander akan mengoordinasikan seluruh pergerakan personel dan kebutuhan operasi, baik di sektor darat maupun udara.
“Kita bentuk satgas dengan menunjuk Incident Commander untuk mengoordinir semua pergerakan udara dan darat, termasuk kebutuhan lapangan bisa melalui satgas yang dibentuk,” ujar Rudy.
Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, TNI, Polri, serta unsur pendukung lainnya. Pembentukan struktur komando terpadu diharapkan mempercepat pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan operasi di lapangan.
Kementerian Kehutanan juga meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi sebagian wilayah Jawa Timur yang berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar berdasarkan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) pada 9 Agustus 2026.
***
