Pemerintah menegaskan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi hijau yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan perdagangan karbon dan biodiversitas dinilai tidak boleh semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini menjaga ekosistem.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat membuka Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali–Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Senin (21/7/2026).
Menurut Jumhur, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang bukan hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan apabila dikelola secara bertanggung jawab.
“Orang bicara ada belasan ribu triliun rupiah yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon, maka ini sama halnya dengan biodiversity trading harus dipastikan manfaatnya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia,” kata Jumhur.
Ia mengungkapkan perhatian dunia terhadap kekayaan hayati Indonesia terus meningkat. Pengalaman tersebut, menurutnya, terlihat saat menghadiri London Climate Action Week (LCAW) 2026, ketika berbagai negara dan organisasi internasional mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam agenda pengembangan biodiversitas global.
“Mereka mengharapkan Indonesia menjadi leader dalam isu pengembangan biodiversity dunia, di mana Indonesia memang punya potensi besar. Sebab jumlah terrestrial biodiversity Indonesia adalah yang terbesar di dunia,” ujarnya.
Jumhur menilai meningkatnya perhatian internasional merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara cermat. Selain memiliki sumber daya mineral, Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang dapat menjadi pilar baru pembangunan ekonomi nasional.
Ia menegaskan pembangunan Indonesia kini memasuki fase baru, yaitu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memastikan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan ekosistem menjadi penerima manfaat utama.
“Gelombang pembangunan fase kedua harus dikelola hati-hati. Kita harus pastikan prosesnya itu bisa membuat masyarakat setempat itu sejahtera. Ini yang saya ingin seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur menekankan bahwa integritas harus menjadi prinsip utama dalam pengembangan perdagangan karbon maupun instrumen ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita ingin perdagangan karbon bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Sehingga masyarakat bisa sejahtera, itu yang saya harapkan. Saya rasa sekarang kita sedang menuju itu,” katanya.
Untuk mendukung pengelolaan biodiversitas yang berbasis ilmu pengetahuan, pemerintah juga terus memperkuat sistem data nasional melalui pengembangan Indonesia Biodiversity-data Centre (IBC) sebagai bagian dari Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. Sistem tersebut akan mengintegrasikan data lintas kementerian, lembaga, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Saat ini kita tengah membangun Rumah Data Keanekaragaman Hayati atau IBSAP, sebagai bagian dari Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang terkoordinasi lintas kementerian/lembaga dan simpul jaringan dengan pihak-pihak lainnya. Sebagai rumah data yang menyimpan dan menjadi dashboard keanekaragaman hayati Indonesia,” jelas Jumhur.
Pemerintah berharap penguatan tata kelola biodiversitas melalui data ilmiah, perdagangan karbon, dan pengembangan biodiversity trading dapat menjadi fondasi ekonomi hijau Indonesia sekaligus menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
***
