Indonesia memperkuat strategi pemulihan hutan dan lahan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya mengatasi degradasi lahan dan kekeringan yang semakin mengancam keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 sekaligus memperkuat kontribusi nasional terhadap agenda pengendalian perubahan iklim global.
Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (Desertification and Drought Day) 2026 mengangkat tema global “Rangeland: Recognize, Respect, Restore”. Tema tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan lahan penggembalaan dalam menjaga ketahanan iklim, ketersediaan air, produksi pangan, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Kementerian Kehutanan menilai tema tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis masyarakat. Pemerintah terus mendorong identifikasi kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting, penghormatan terhadap peran masyarakat adat dan komunitas lokal, serta percepatan pemulihan bentang alam yang mengalami degradasi.
Dalam implementasinya, pemerintah mengembangkan pendekatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pola agroforestri yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sembari memulihkan fungsi ekologis kawasan. Selain itu, sistem silvopastura juga diperkuat sebagai model pengelolaan yang mengintegrasikan aktivitas peternakan tradisional dengan praktik kehutanan lestari.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi lahan kritis tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan serapan karbon nasional.
“Pemulihan lahan yang terdegradasi merupakan bagian penting dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030. Upaya ini tidak hanya memperkuat fungsi ekologis kawasan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan yang produktif dan berkelanjutan,” demikian penegasan Kementerian Kehutanan dalam rangkaian peringatan tersebut.
Pemerintah juga menempatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama dalam pelaksanaan rehabilitasi. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan, tetapi juga memperoleh manfaat langsung dari hasil pengelolaan lahan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selain memperkuat program di tingkat tapak, Kementerian Kehutanan mendorong kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan bentang alam berlangsung secara terpadu.
Sebagai bagian dari peringatan tahun ini, Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye publik, kompetisi fotografi lingkungan, hingga talkshow nasional yang akan digelar pada 1 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas partisipasi publik dalam upaya pemulihan lahan dan pengendalian kekeringan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan mengatasi degradasi lahan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
“Penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi yang inklusif. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pemulihan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal,” tegas kementerian.
Rangkaian peringatan Desertification and Drought Day 2026 juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (COP17 UNCCD) yang akan berlangsung di Ulaanbaatar, Mongolia, pada Agustus 2026. Melalui momentum tersebut, Indonesia ingin menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan dan pemulihan ekosistem berbasis masyarakat di tingkat global.
***
