Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional binaan kehutanan sepanjang Agustus 2025 di delapan provinsi.
Kegiatan ini bertujuan memastikan aparatur kehutanan memiliki kapasitas terukur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai standar kompetensi.
Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional yang mewajibkan pejabat fungsional mengikuti tahapan penilaian saat naik jenjang jabatan, perpindahan jabatan, maupun peralihan dari jabatan keterampilan ke jabatan keahlian. Proses penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Pelaksanaan uji kompetensi terbagi dalam tiga tahap. Pertama, di Jawa Barat pada 5–7 Agustus 2025 dengan 42 peserta. Kedua, di empat provinsi secara serentak pada 19–21 Agustus 2025, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total 92 peserta.
Ketiga, di Riau, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat pada 26–28 Agustus 2025 dengan 122 peserta. Secara nasional, peserta berjumlah 256 orang yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh Kehutanan.
Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Tuti Herawati, menyatakan uji kompetensi ini menjadi instrumen penting dalam transformasi kelembagaan.
“BP2SDM kini menjadi core system Kementerian Kehutanan dalam menghadirkan sumber daya manusia unggul. Melalui kerangka Forestry Human Excellence, kami memastikan setiap pejabat fungsional tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif, visioner, dan berintegritas,” jelasnya di Jakarta, 28 Agustus 2025.
BP2SDM menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM kehutanan akan memperkuat pencapaian target sektor, termasuk FOLU Net Sink 2030, serta mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***
