Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bekerja sama dengan BMKG, BNPB, BPBD Riau, dan TNI AU memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap ketiga di Provinsi Riau.
Langkah ini menjadi bagian dari perpanjangan masa Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau.
OMC tahap ketiga akan berlangsung selama 10 hari dengan pendanaan dari Kementerian Kehutanan. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat pencegahan karhutla secara cepat, kolaboratif, dan terukur.
Provinsi Riau telah memberlakukan status tanggap darurat karhutla sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025, kemudian diperpanjang dua minggu setelah evaluasi Satgas Bencana.
Selama masa tanggap darurat, penanganan dilakukan melalui pemadaman darat oleh Manggala Agni Kemenhut bersama Satgas Pengendalian Karhutla Riau, serta operasi udara meliputi patroli, water bombing, dan OMC.
Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan OMC adalah bukti komitmen pemerintah mengantisipasi dan menanggulangi karhutla.
“Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama lintas lembaga dan dukungan penuh semua pihak,” ujarnya saat membuka OMC di Pekanbaru, Senin (11/8/2025).
Data Kementerian Kehutanan mencatat, pada Juli 2025 terdapat 142 kejadian karhutla di Riau dengan luas sekitar 1.768 hektare.
Hingga 9 Agustus 2025, tercatat tambahan 93 kejadian dengan luas 1.150 hektare. Saat ini, operasi pemadaman dan pendinginan masih berlangsung di Indragiri Hilir dan Rokan Hilir.
OMC tahap pertama telah dilakukan pada 2–12 Mei 2025, disusul tahap kedua pada 21 Juli–9 Agustus 2025 dengan dukungan BNPB.
Berdasarkan pantauan curah hujan, periode tersebut menghasilkan hujan lima hari di Rokan Hilir dan delapan hari di Rokan Hulu.
Sejak 2015, OMC menjadi strategi pencegahan permanen karhutla dan telah menurunkan luas kebakaran hingga 77% pada 2024 dibandingkan baseline 2019.
Metode ini efektif membasahi lahan gambut kering, menjaga tinggi muka air tanah, dan melindungi Kawasan Hidrologis Gambut.
Dwi menegaskan, keberhasilan pengendalian karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang solid, kepemimpinan kuat, dan partisipasi aktif masyarakat. “Dengan sinergi semua pihak, kita berharap bencana karhutla di Riau segera terkendali,” pungkasnya.
