Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati selama ini dianggap sebagai cost center yang membutuhkan biaya besar meski memiliki potensi besar.
Menjawab tantangan itu, Pemerintah saat ini sedang menyiapkan model pendanaan berkelanjutan dan berkeadilan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sehingga pengelolaan konservasi dapat menjadi profit center.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Satyawan Pudyatmoko menyatakan potensi pendanaan berkelanjutan dari pemanfaatan sumber daya alam hayati sangat besar.
Namun untuk merealisasikannya perlu diterjemahkan bagaimana skema dan model kelembagaannya. Selanjutnya, pengaturannya perlu dirumuskan dalam peraturan teknis dan kebijakan yang menyentuh baik hulu maupun hilir.
Oleh karena itu, kata Satyawan, diperlukan sebuah regulasi yang komprehensif terkait pendanaan berkelanjutan, untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya alam hayati, melalui mekanisme pembagian keuntungan (benefit-sharing) secara berkeadilan.
Satyawan menjelaskan saat ini penyusunan naskah akademik sebagai bahan regulasi dilakukan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), kajian potensi sumber-sumber pendanaan dan membuat model pembagian keuntungan dari bisnis usaha konservasi keanekaragaman hayati.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang No 32 tahun 2024.
“Naskah Akademik disusun atas kajian ilmiah sehingga pembelajaran dari para pihak dan model pendanaan yang dikembangkan negara-negara lain dapat dijadikan referensi dalam pengembangan regulasi pendanaan berkelanjutan untuk pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati,” kata dia di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Potensi pendanaan berkelanjutan untuk konservasi keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu pokok pembahasan Konferensi Para Pihak dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Conference of Parties of Convention on Biological Diversity) di kota Cali, Columbia 2 minggu yang lalu. Pada konferensi itu dibahas tentang isu berbagi keuntungan dari data dan informasi sumber daya genetik atau Digitally Sequenced Genetic Information (DSI) yang juga dapat menjadi potensi sumber pendanaan.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pangan, Indra Exploitasia, menambahkan bahwa saat ini sedang dilakukan pengembangan pilot pendanaan berkelanjutan sekaligus mengujicobakan mekanisme pembagian keuntungan. Tujuannya untuk dapat melihat bagi hasil yang berkeadilan dari usaha yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati.
“Hal ini dilakukan untuk menjamin pemetaan dan pengalokasian dana secara tepat guna mendukung pelaksanaan program-program konservasi secara berkelanjutan. Model ini dikembangkan Di Landscape-Seascape Flores Barat dan Utara Proyek IN-FLORES KLHK-UNDP-GEF dan Model bisnis inkubasi yang diterapkan di Aceh oleh Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) bersama dengan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen. KSDAE),” ungkap Indra. ***
