Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari kawasan hutan mencapai 872.136 ton pada tahun 2023. Dari produksi tersebut, setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp41 miliar.
Demikian diungkapkan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dida Migfar Ridha saat mendampingi Komisi IV DPR melakukan Kunjungan Kerja tentang HHBK ke BKPH Lembang, Perum Perhutani, jawa Barat, Rabu, 18 September 2024.
Dida merinci, 65,24% dari produksi HHBK berupa komoditas Tebu, Getah Pinus, Jagung dan Daun Kayu Putih dengan volume mencapai 568.986 Ton. Sementara nilai nilai PSDH-nya mencapai Rp18,41 miliar.
Menurut Dida, kontribusi Perhutani terhadap capaian produksi HHBK nasional pada tahun 2023 mencapai 48% atau sebesar 421.352 Ton, dengan nilai PSDH mencapai Rp16,58 miliar.
Dida menjelaskan getah pinus, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dengan produk Gondorukem dan Terpentin, dengan total kapasitas produksi mencapai 92.550 Ton.
Getah pinus juga ditujukan untuk pasar ekspor. Pada tahun 2023 lalu ekspor getah pinus sebesar 85.023 ton dengan negara tujuan utama China dan India.
Dida mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Komisi IV DPR ke BKPH Lembang.
“Harapannya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan HHBK yang melibatkan peran aktif kelompok tani di Perhutani,” kata Dida.
Dida menegaskan pengelolaan HHBK mendapatkan perhatian lebih dengan digulirkannya peraturan multiusaha kehutanan, dimana pemanfaatan sumberdaya hutan dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan asas kelestarian usaha, sosial dan lingkungan.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Perhutani untuk tetap melanjutkan kinerja dan harus lebih baik lagi di tahun mendatang.
“Di sini pohonnya bagus, pemberdayaan masyarakat sekitar juga ada, ada petani rumput, untuk pakan sapi, peternak sapi perah, ekowisata, dll, yang tentunya dapat memberikan peningkatan ekonomi, ekologi dan sosial” ungkap Sudin.
_________
“Untuk itu, mari kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita,” tambahnya.
Selain itu, dikatakan Sudin, saat ini di Indonesia, 80% susunya masih berasal dari impor. Untuk itu, Ia meminta kepada Perhutani, jika ada wilayah yang cukup luas untuk peternak susu, agar bisa dikerjasamakan dengan masyarakat karena kebutuhan susu kedepan akan semakin besar, mengingat Presiden Indonesia terpilih kedepan memiliki perhatian lebih kepada gizi dan kesehatan masyarakat. ***
