Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi-aksi nyata untuk mendukung tercapainya target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Edward Chandra menjelaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian NDC khususnya di tingkat sub nasional.
“Peran Pemerintah Daerah dalam mencapaian target NDC melalui penyelengaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara lain dengan menetapkan base line, menetapkan target, menetapkan rencana aksi dan melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi,” katanya pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim (Rakornis PPI) Regional Sumatera secara daring dan luring, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa 30 Januari 2024.
_________
Edward memaparkan dalam mencapai target NDC tersebut, Pemprov Sumsel telah melakukan sejumlah aksi, diantaranya menerbitkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan target penurunan emisi sebesar 11,79 persen dari BAU hingga tahun 2030.
Kemudian, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Provinsi Sumsel.
Selain itu, Pemprov Sumsel menyelenggarakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca melalui Sistem Inventarisasi GRK Nasional Sederhana Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN-SMART) setiap tahunnya, mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang.
Di tingkat tapak, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim dilakukan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Sampai dengan tahun 2023, telah terdaftar di Provinsi Sumsel sebanyak 371 lokasi ProKlim.
Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa pertumbuhan pembangunan di Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 5, 23% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,94% dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Regional Sumatera.
Edward menekankan pula pentingnya sinergi yg kuat semua pemerintah daerah dengan dalam pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Dan berharap Sumatera Selatan bisa mengikuti jejak Kalimantan Timur dan Jambi untuk mengakses dana Green Climate Fund.
Direktur Jenderal PPI KLHK, Laksmi Dhewanthi dalam arahannya meminta bahwa kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak sangat dibutuhkan guna merespons perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di Indonesia. ***
