Komitmen untuk berkolaborasi soal mobilisasi teknologi dan pendanaan perlu diwujudkan agar aksi-aksi konkret bisa dilaksanakan demi mencegah perubahan iklim.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal itu perlu dilakukan agar negara berkembang tetap bisa tumbuh dan sejahtera seiring upaya pengendalian perubahan iklim. Jika tidak, Luhut khawatir, akan ada persoalan baru di masa yang akan datang.
“Sekali lagi saya tekankan bahwa kolaborasi antara negara berkembang dan negara maju penting dalam program ini,” kata Luhut melalui rekaman video yang diputar saat diskusi panel tentang Just Energy Transition Partnership (JETP) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu, 3 Desember, 2023.
JETP adalah mekanisme yang dirancang untuk menyalurkan pendanaan dari negara maju, lembaga keuangan, organisasi internasional, atau filantropi, ke negara-negara berkembang pengemisi gas rumah kaca terutama yang bersumber dari penggunaan bahan bakar fosil.
_________
Indonesia bergabung dalam JETP pada tahun 2022 dan menargetkan untuk membatasi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor pembangkitan listrik berbasis batubara sekaligus mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan agar bisa mencapai Net Zero emissions di sektor pembangkitan listrik pada tahun 2050.
Melalui JETP Indonesia dijanjikan akan mendapat pendanaan 20 miliar dolar, atau setara Rp306 triliun (kurs Rp 15.300 per dolar AS) untuk pengurangan pemanfaatan batu bara dalam pembangkitan listrik.
Menurut Luhut, Indonesia telah memiliki JETP Comprehensive Investment Plant and Policy (CIPP) yang diluncurkan pekan lalu dan menawarkan hampir 1.000 proyek hijau prospektif yang membutuhkan dukungan pendanaan.
Pada sesi diskusi yang disesaki delegasi COP28 itu, Utusan Khusus Presiden dalam Global Blended Finance Alliance, Mari Elka Pangestu menjelaskan banyak yang yang telah dicapai Indonesia sejak JETP ditandatangani. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan untuk mendukung transisi energi. Kolaborasi para pihak juga semakin kuat.
“Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat menyiapkan kerangka kerja untuk transisi energi. Ini harus didukung dengan pendanaan yang bisa mengakselerasi menuju ekonomi rendah karbon,” katanya.
Dia menekankan, penyediaan pendanaan iklim harus lebih dari sekadar kolaborasi tetapi juga ko-kreasi yang melibatkan, negara maju-negara berkembang, sektor publik-swasta, filantropi, CSO, dan masyarakat. “Untuk memastikan tidak ada yang ditinggal menghadapi krisis iklim,” katanya.
Sementara itu Deputi Utusan Khusus Amerika Serikat untuk perubahan iklim Rick Duke mengakui, Indonesia telah mencapai banyak hal hanya dalam waktu setahun sejak JETP ditandatangani untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
“Kami mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin, termasuk adanya CIPP hanya dalam waktu setahun,” katanya.
***
