Workshop “Hutan dan Mangrove Bangkit, Bangsa Kuat: Transformasi Kehutanan Menuju Indonesia Emas 2045” digelar di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai forum dialog multipihak untuk merumuskan arah transformasi pengelolaan hutan dan mangrove nasional.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memetakan peran pemangku kepentingan serta menyusun inisiatif awal strategi nasional agar sektor kehutanan dan mangrove berkontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.
Workshop ini merupakan kolaborasi Bidang Kajian Strategis DPP HAE-IPB, Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University serta Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).
Forum ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rehabilitasi dan pengelolaan mangrove secara terpadu untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat pesisir.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Deputy Kebijakan Pembangunan Prof. Dr. Anugerah Widiyanto menegaskan pentingnya sinergi riset, inovasi, dan kebijakan dalam transformasi kehutanan nasional.
“Kegiatan ini bukan sekadar forum ilmiah, tetapi momentum strategis untuk menyinergikan penelitian, inovasi, dan kebijakan dalam rangka memperkuat sektor kehutanan dan mangrove di Indonesia,” ujarnya.
Arif Satria juga menekankan bahwa kebangkitan hutan dan mangrove merupakan fondasi penting pencapaian Indonesia Emas 2045 di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pemanfaatan lahan. “Inovasi dan tata kelola kehutanan berbasis sains menjadi keharusan, karena hutan dan mangrove adalah aset strategis bangsa yang menopang mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, serta ekonomi hijau,” katanya.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyampaikan bahwa transformasi kehutanan menuntut orkestrasi peran seluruh pemangku kepentingan. “Transformasi kehutanan tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja, sehingga diperlukan pemetaan stakeholder yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih, konflik, maupun kekosongan peran,” ujarnya.
Ristianto menambahkan bahwa inisiatif awal strategi nasional yang dirumuskan melalui workshop ini diarahkan untuk menjaga fungsi ekologi sekaligus memberikan nilai tambah yang adil dan berkelanjutan. “Transformasi kehutanan bukan hanya menjaga hutan tetap berdiri, tetapi memastikan hutan dan mangrove memberi kontribusi nyata melalui ekonomi hijau, bioekonomi, serta penguatan keadilan sosial dan tata kelola berbasis sains,” katanya.
Dalam sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyampaikan komitmen dunia usaha dalam mendukung transformasi kehutanan dan rehabilitasi mangrove. “Pelaku usaha kehutanan telah bertransformasi dari pemanfaatan kayu menuju pengelolaan berbasis jasa lingkungan seperti karbon, hasil hutan bukan kayu, dan ekowisata untuk mendukung target kontribusi penurunan emisi nasional,” ujarnya dalam paparan.
Purwadi juga menekankan pentingnya perluasan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi untuk percepatan rehabilitasi mangrove. “Dengan luasnya areal mangrove yang perlu direhabilitasi, keterlibatan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan penerapan teknologi, mulai dari perencanaan hingga monitoring berbasis drone dan citra satelit, perlu terus diperluas,” katanya.
Melalui workshop ini, para peserta diharapkan menghasilkan pemetaan peran pemangku kepentingan, rumusan awal arah dan strategi nasional transformasi kehutanan dan mangrove, serta rekomendasi kebijakan operasional. Luaran tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola hutan dan mangrove serta membangun kesamaan persepsi lintas pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung Indonesia Emas 2045.
***
