Industri Agro memainkan peran strategis terhadap Industri Pengolahan Non Migas.
Pada tahun 2024, Industri Agro, termasuk di dalamnya industri pengolahan kayu, berkontribusi 52% terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas.
” Kunci keunggulan kompetitif industri pengolahan kayu adalah pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan serta modernisasi mesin dan teknologi ,” kata Krisna Septiningrum, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian dalam Seminar IFEX 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Krisna menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas,kapasitas dan kualitas produk hasil hutan, Kemeterian Perindustrian telah menyediakan dukungan progran restrukturisasi mesin/ peralatan industri, dalam bentuk pemberian reimburse penggantian sebagian pembelian mesin/ peralatan sesuai kriteria.
Reimbursement diberikan dengan nilai maksimal Rp1 Miliar, sesuai dengan kandungan TKDN.
Dalam kesempatan yang sama, Indroyono Soesilo, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) mendorong integrasi teknologi untuk produksi kehutanan yang berkelanjutan dan efisiensi rantai pasok untuk terus memacu kinerja ekspor.
“Sektor kehutanan Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh berkelanjutan,” kata Indroyono.
Menurut data Kementerian Kehutanan, ekspor furnitur Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,6 miliar dolar AS, sementara ekspor produk kerajinan mencapai 89 juta dolar AS. Sementara, tren ekspor hasil hutan juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,4% hingga Februari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indroyono menyoroti pentingnya hutan tanaman dalam menyuplai bahan baku industri kayu serta tantangan yang dihadapi, termasuk masalah tenurial.
Ia juga menyoroti keberhasilan hutan rakyat dalam memasok industri sebagai model yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Untuk meningkatkan daya saing global, FKMPI mendorong diversifikasi produk berbasis kayu, perluasan pasar ekspor ke Timur Tengah dan Afrika, serta peningkatan investasi melalui kemitraan dengan Inggris, Jerman, Jepang, Korea, dan Uni Eropa.
Selain itu, pemanfaatan limbah tebangan dan insentif pajak untuk revitalisasi mesin kehutanan juga diusulkan guna meningkatkan efisiensi industri.
Dalam upaya mendukung produksi berkelanjutan, Indroyono juga menyoroti potensi konstruksi berbasis kayu yang telah memiliki standar nasional (SNI) dan tengah diusulkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan langkah-langkah strategis ini, sektor kehutanan diharapkan dapat semakin berdaya saing serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. ***
