Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memimpin Rapat Kick-Off Persiapan Partisipasi Delegasi Indonesia untuk COP30/CMP30/CMA7 di Jakarta, Senin (27/8/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas kementerian/lembaga, mitra pembangunan, dan organisasi internasional menjelang forum iklim dunia di Belém, Brasil, pada 10–21 November 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa persiapan sejak dini sangat penting agar posisi Indonesia lebih kuat di meja perundingan. Wamen Diaz menyoroti isu pendanaan iklim yang dinilainya penuh janji tanpa realisasi.
Ia mencontohkan janji negara maju dalam Copenhagen Accord yang menyebut bantuan 100 miliar dolar AS per tahun, namun hingga kini menurut UNFCCC belum terealisasi. Sementara New Collective Quantified Goals dari target 1,3 triliun dolar baru disepakati 300 miliar dolar.
“Artinya, banyak janji tanpa realisasi. Indonesia akan mendorong agar komitmen tersebut dipenuhi,” tegas Wamen Diaz.
Selain pendanaan, Indonesia akan menjadikan COP30 sebagai ajang untuk memperkuat diplomasi karbon. Tahun ini, Paviliun Indonesia akan diperluas tidak hanya dengan seminar, tetapi juga perdagangan karbon lintas sektor.
Sejumlah peluang kerja sama tengah dijajaki, antara lain potensi pembelian 12 juta ton CO₂e oleh Norwegia hingga 2035, peluang kemitraan dengan Jepang dan Korea, serta pengembangan Renewable Energy Certificate (REC) oleh PLN.
Indonesia juga mendorong perluasan perdagangan karbon melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan standar internasional seperti Gold Standard (GS) dan Verra. Wamen Diaz menekankan bahwa keberhasilan negosiasi akan bergantung pada dukungan lintas sektor.
“Kita butuh dukungan semua pihak. Ada 20-an working group, dan kita harus mempersiapkan lead negotiator yang benar-benar memahami kertas posisi Indonesia,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan paparan dari Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Soedijanto serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, dan Mutu Lingkungan Laksmi Widyajayanti mengenai dinamika perundingan internasional. Keduanya menekankan peluang kontribusi kementerian dan sektor swasta di Paviliun Indonesia.
Sejumlah kementerian strategis hadir dalam rapat ini, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, KKP, Bappenas, dan Kementerian PPPA. Pemerintah optimistis koordinasi lintas sektor ini memperkuat posisi Indonesia di forum iklim dunia.
“Semoga persiapan ini bisa menguatkan posisi Indonesia di tingkat global sekaligus mendukung pencapaian target nasional,” tutup Wamen Diaz. ***
