Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia turun tajam pada akhir pekan, tetapi pemerintah tetap memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Kehutanan melanjutkan pemadaman, patroli, dan pendinginan di wilayah rawan sekaligus memperkuat perlindungan satwa liar yang terdampak kebakaran.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, petugas mendeteksi 317 hotspot hingga Sabtu (24/10/2026) pukul 21.00 WIB. Jumlah tersebut berkurang 1.019 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.336 titik.
Penurunan terjadi di sejumlah provinsi prioritas. Kalimantan Tengah mencatat 60 hotspot, turun dari 785 titik. Kalimantan Barat turun dari 184 menjadi 55 titik, sedangkan Jambi berkurang dari 46 menjadi sembilan titik. Kalimantan Selatan dan Riau tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Namun, Sumatera Selatan menunjukkan tren berbeda. Jumlah hotspot di provinsi tersebut meningkat dari 58 menjadi 102 titik sehingga memerlukan pemantauan dan penanganan lanjutan.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa penurunan jumlah hotspot belum memastikan seluruh kebakaran telah padam. Petugas harus memeriksa setiap indikasi melalui pengecekan langsung di lapangan (groundcheck), kemudian melanjutkan pemadaman, pembasahan, dan pendinginan untuk memastikan tidak ada api maupun bara yang tersisa, terutama di lahan gambut.
Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta pelaku usaha terus menjalankan operasi terpadu. Pemerintah juga menyiagakan 49 unit armada udara, terdiri atas 32 unit untuk pengeboman air (water bombing) dan 17 unit untuk patroli udara serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Di Kalimantan Barat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya memimpin koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang pada Jumat (23/10/2026). Dalam upaya mempercepat penanganan di sejumlah lokasi prioritas, Kementerian Kehutanan menyiapkan tambahan 104 personel untuk mendukung operasi lapangan.
Sehari kemudian, pada Sabtu (24/10/2026), Raja Juli juga melepasliarkan dua orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) bernama Adil dan Gigih ke habitat alaminya di Kabupaten Ketapang. Kegiatan tersebut melibatkan CEO Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), dr. Karmele Llano Sanchez, serta unsur TNI dan Polri.
Adil, orangutan jantan berusia lebih dari delapan tahun, dan Gigih, jantan berusia lebih dari 10 tahun, sebelumnya dievakuasi dari area perkebunan kelapa sawit di Desa Laman Satong, Ketapang, pada Jumat (23/10/2026). Setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan layak untuk kembali ke alam, tim melepasliarkan keduanya sehari kemudian.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kehutanan menekankan bahwa penyelamatan satwa harus disertai perlindungan habitat agar satwa liar dapat bertahan hidup di alam tanpa terusir ke kawasan perkebunan atau permukiman.
Pelepasliaran Adil dan Gigih menjadi bagian dari upaya konservasi di tengah penanganan karhutla. Sehari sebelumnya, Raja Juli meninjau pusat rehabilitasi orangutan YIARI di Ketapang untuk melihat fasilitas kesehatan dan kondisi satwa yang menjalani perawatan.
Data Kementerian Kehutanan mencatat 51 individu orangutan telah diselamatkan dari wilayah terdampak karhutla di Ketapang dan Kayong Utara selama periode 6 Agustus hingga pertengahan Oktober 2026. Penanganan tersebut melibatkan BKSDA Kalimantan Barat, YIARI, pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra konservasi.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengoptimalkan OMC untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Operasi ini menggunakan bahan semai berupa dry ice dan natrium klorida (NaCl), dengan memanfaatkan kondisi pertumbuhan awan yang mendukung. Pesawat C-130 Hercules dan CN-295 milik TNI Angkatan Udara turut mendukung kegiatan penyemaian awan.
Kementerian Kehutanan menilai penurunan hotspot merupakan perkembangan positif, tetapi petugas tetap harus menjadikan kondisi aktual di lapangan sebagai tolok ukur keberhasilan. Peningkatan titik panas di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa risiko kebakaran masih memerlukan perhatian, sementara wilayah yang mengalami penurunan tetap membutuhkan patroli dan pendinginan untuk mencegah api kembali muncul.
Pemerintah melanjutkan pengendalian karhutla melalui deteksi dini, verifikasi lapangan, pemadaman darat, operasi udara, modifikasi cuaca, dan pembasahan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk melindungi masyarakat, menjaga kawasan hutan, serta memastikan satwa liar dan habitatnya tetap terlindungi.
***
