Kementerian Kehutanan memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul peningkatan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Indonesia. Selain memprioritaskan pemadaman, pemerintah juga meningkatkan perlindungan masyarakat, pemantauan kualitas udara, serta penyelamatan satwa liar yang kehilangan habitat akibat kebakaran.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Kamis (22/10/2026) pukul 21.00 WIB, terdeteksi 1.350 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di seluruh Indonesia. Angka tersebut bertambah 542 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 808 titik.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan lonjakan tertinggi. Provinsi tersebut mencatat 874 hotspot, meningkat dari 198 titik pada hari sebelumnya. Di Kalimantan Selatan, jumlahnya naik dari 52 menjadi 99 titik. Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat penurunan dari 131 menjadi 59 titik, Kalimantan Barat naik tipis dari 38 menjadi 39 titik, dan Jambi turun dari 27 menjadi tujuh titik. Riau tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, jumlah hotspot meningkat dari 446 menjadi 1.078 titik. Kementerian Kehutanan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk menentukan prioritas patroli dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Namun, pemerintah mengingatkan bahwa hotspot bukan merupakan jumlah pasti kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mendeteksi anomali suhu permukaan yang dapat mengindikasikan keberadaan api. Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik deteksi sehingga petugas perlu melakukan verifikasi lapangan sebelum menentukan tindakan penanganan.
Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, petugas meningkatkan patroli, pemeriksaan lapangan (groundcheck), pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, serta penyisiran dan pendinginan bara (mopping up). Pada lahan gambut, petugas melanjutkan pembasahan meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat karena bara dapat bertahan di bawah tanah dan memicu kebakaran kembali.
Kementerian Kehutanan juga mengandalkan dukungan operasi udara melalui 49 unit armada, yang terdiri atas 32 unit untuk pengeboman air (water bombing) dan 17 unit untuk patroli udara serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut mengoptimalkan OMC. Upaya tersebut mencakup pengujian penyemaian awan menggunakan dry ice untuk membantu pembentukan kristal es dan meningkatkan peluang terjadinya hujan. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kondisi atmosfer, cuaca, ketersediaan sumber air, jarak pandang, prioritas lokasi, dan keselamatan penerbangan.
Di tengah peningkatan penanganan karhutla, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau Pusat Rehabilitasi Orangutan milik Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di Ketapang, Kalimantan Barat. Kunjungan tersebut menyoroti dampak kebakaran terhadap satwa liar, termasuk hilangnya habitat dan sumber pakan serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sebanyak 51 individu orangutan telah diselamatkan dari kawasan terdampak karhutla di Ketapang dan Kayong Utara selama periode 6 Agustus hingga pertengahan Oktober 2026. Sejumlah orangutan ditemukan dalam kondisi lemah, kurus, mengalami dehidrasi, gangguan pernapasan, atau luka setelah habitatnya terdampak kebakaran.
Dua orangutan remaja bernama Lusi dan Riri termasuk satwa yang baru diselamatkan. Lusi ditemukan dalam kondisi sangat kurus, dehidrasi, dan mengalami sejumlah luka. Sementara itu, Riri ditemukan sendirian dalam kondisi ketakutan di atas pohon kelapa sawit. Keduanya kemudian mendapatkan penanganan di pusat rehabilitasi YIARI.
Di fasilitas tersebut, tim melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan perawatan medis, dan menjalankan rehabilitasi sebelum mempertimbangkan pengembalian orangutan ke habitat yang aman. Proses pelepasliaran bergantung pada kondisi kesehatan dan kesiapan masing-masing satwa.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pengendalian kebakaran perlu berjalan beriringan dengan penyelamatan satwa liar dan perlindungan habitatnya. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi dengan YIARI, pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra konservasi untuk mendukung penyelamatan, rehabilitasi, serta translokasi orangutan yang terdampak.
Kementerian Kehutanan juga meminta masyarakat tidak mengevakuasi sendiri orangutan atau satwa liar lain yang terluka, terjebak, keluar dari habitatnya, atau memasuki permukiman. Masyarakat diminta menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat membuat satwa tertekan, dan segera melaporkan temuan tersebut kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.
Selain mengancam ekosistem, karhutla juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Berdasarkan pemantauan kualitas udara berbasis partikel halus PM2,5 yang disampaikan Kementerian Kehutanan, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah lokasi, terutama di Kalimantan serta beberapa wilayah Sumatera, Jawa, dan Papua, mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan berbahaya secara lokal.
Kondisi kualitas udara tidak selalu berubah sejalan dengan jumlah hotspot. Asap kebakaran, khususnya dari lahan gambut, dapat bertahan di atmosfer dan berpindah mengikuti kondisi cuaca serta arah angin.
Masyarakat di wilayah dengan kualitas udara yang memburuk diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapatkan perhatian khusus.
Kementerian Kehutanan kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran diminta segera melaporkannya kepada posko karhutla Kementerian Kehutanan atau petugas terkait agar penanganan dapat dilakukan lebih dini.
Pemerintah menargetkan penanganan karhutla tidak hanya menekan jumlah hotspot, tetapi juga memastikan api dan bara benar-benar padam, mengurangi paparan asap, melindungi masyarakat, serta menjaga satwa liar dan habitatnya.
***
