Pemerintah memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi meningkat tajam di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan mengintensifkan patroli, pengecekan lapangan, pemadaman darat, water bombing, pembasahan lahan, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 1.437 hotspot high confidence secara nasional hingga 14 September 2026 pukul 21.05 WIB. Jumlah tersebut meningkat dari 592 titik pada pemantauan sehari sebelumnya.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi, yakni 689 titik atau melonjak dari 89 titik. Kalimantan Barat menyusul dengan 203 titik dari sebelumnya 14 titik, sementara Sumatera Selatan mencapai 116 titik dari 49 titik dan Kalimantan Selatan 112 titik dari 28 titik.
Di dua provinsi lainnya, Jambi mencatat sembilan hotspot, turun dari 17 titik. Sementara itu, Riau kembali tidak mencatat hotspot high confidence dalam pemantauan terakhir.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa kenaikan jumlah hotspot tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan jumlah kejadian kebakaran. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan lebih dari satu titik panas.
Karena itu, tim gabungan mempercepat groundcheck dan patroli untuk memastikan kondisi aktual setiap indikasi. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait melakukan pemadaman, penyekatan penjalaran api, mopping up, pembasahan, serta pendinginan di lokasi yang membutuhkan penanganan.
Penguatan operasi berlangsung ketika sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi kondisi atmosfer yang relatif kering. BMKG memperkirakan sekitar 81 persen Zona Musim telah memasuki periode kemarau pada 15–21 September. Selain itu, sebanyak 1.637 titik pengamatan mengalami Hari Tanpa Hujan kategori ekstrem, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan.
Kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan keberlangsungan api, terutama pada kawasan yang memiliki lahan gambut. Citra Satelit Himawari-9 pada 14 September juga menunjukkan sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Meski demikian, peluang hujan masih terdapat di sejumlah wilayah. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang masih berpeluang turun di antara lain Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 15–17 September. Pemerintah akan menggunakan perkembangan cuaca tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi pembasahan dan operasi di lapangan.
Untuk memperkuat respons, pemerintah menyiagakan 53 armada udara di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla. Sebanyak 34 armada menjalankan operasi water bombing, sedangkan 19 armada mendukung patroli udara dan OMC.
Kementerian Kehutanan juga menjalankan OMC di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hingga 14 September sebagai bagian dari upaya pembasahan gambut dan pengendalian karhutla. Pelaksanaan operasi berikutnya akan mengikuti kebutuhan lapangan serta ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan meteorologis.
Dukungan operasi udara turut diperkuat melalui tiga helikopter CH-47 Chinook dari Pemerintah Jepang. Kementerian Pertahanan, TNI, dan delegasi Jepang telah melakukan koordinasi kesiapan operasi di Lanud Supadio, Kalimantan Barat, pada 13 September. Koordinasi tersebut mencakup wilayah dan jalur penerbangan, kesiapan armada, mekanisme koordinasi, serta prosedur operasi.
Penguatan respons tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap indikasi hotspot segera ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi kebakaran. Pemerintah juga diarahkan memperkuat edukasi masyarakat hingga tingkat desa serta menindak dugaan pembakaran secara sengaja, termasuk apabila melibatkan korporasi.
Di sisi lain, dampak asap terhadap kualitas udara masih menunjukkan kondisi yang berbeda antarwilayah. Pemantauan PM2,5 mencatat sebagian besar wilayah berada pada kategori baik hingga sedang, tetapi sejumlah kawasan di Sumatera dan Kalimantan masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Beberapa lokasi di Kalimantan bahkan terpantau berada pada kategori berbahaya.
Kondisi tersebut juga terlihat dari jarak pandang. BMKG mencatat jarak pandang di Pontianak sekitar 1,2 kilometer dengan kondisi berasap. Jambi memiliki jarak pandang sekitar 5 kilometer dengan udara kabur, sedangkan Palangka Raya sekitar 9 kilometer dalam kondisi cerah berawan dan Pekanbaru sekitar 7 kilometer. Sementara itu, jarak pandang di Palembang dan Banjarmasin mencapai 10 kilometer atau lebih.
Perbedaan kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya menggunakan jumlah hotspot sebagai indikator pengendalian. Hasil verifikasi lapangan, kondisi api, sebaran asap, cuaca, arah angin, kualitas udara, dan jarak pandang menjadi bagian dari pemantauan terpadu untuk menentukan respons.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak asap untuk mengikuti perkembangan kualitas udara dan mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi memburuk. Penggunaan masker juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar, terutama bagi kelompok yang lebih rentan terhadap paparan partikel halus seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Pemerintah juga kembali mengingatkan masyarakat serta pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan sejak tingkat desa dan respons terhadap dugaan pembakaran secara sengaja menjadi bagian penting dari upaya mencegah kondisi kering berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
***
