Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur dengan meningkatkan patroli, verifikasi titik panas, serta kesiapan respons darat dan udara. Langkah tersebut menjadi perhatian khusus karena pemerintah ingin mencegah kebakaran meluas hingga kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penguatan strategi dibahas dalam Rapat Evaluasi Pengendalian Karhutla di Kalimantan Timur yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, serta pemerintah daerah dan unsur terkait.
Menteri Kehutanan mengatakan perkembangan hotspot di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Data pemerintah mencatat jumlah titik panas bergerak dari 41 titik, kemudian 44 titik, 58 titik, hingga mencapai 72 titik.
Menurut Raja Juli, peningkatan hotspot belum dapat langsung disimpulkan sebagai kebakaran karena setiap titik tetap membutuhkan verifikasi di lapangan. Pemerintah akan memperkuat pemantauan, termasuk menggunakan drone, untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan langkah penanganan.
“Hotspot tidak selalu menjadi fire spot. Tentu harus dilakukan pengecekan di lapangan. Namun tren ini menjadi warning bagi kita semua untuk lebih berhati-hati menjaga kawasan dan lahan kita. Kalimantan Timur harus menjadi percontohan yang baik dalam pengendalian karhutla, dan kita berharap angkanya bisa ditekan hingga nol,” ujar Raja Juli.
Karakteristik wilayah Kalimantan Timur juga menjadi pertimbangan dalam strategi pengendalian. Sebagian besar wilayah provinsi tersebut merupakan tanah mineral, berbeda dengan sejumlah daerah prioritas lain yang memiliki hamparan gambut luas. Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kawasan yang memiliki karakter gambut muda karena kondisi tersebut tetap membutuhkan deteksi dan penanganan sedini mungkin.
Pemerintah juga menempatkan perlindungan kawasan IKN sebagai prioritas dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Timur. Presiden telah mengarahkan agar kebakaran tidak memasuki zona inti IKN. Untuk menjalankan arahan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait memperkuat kesiapsiagaan serta mekanisme respons cepat di lapangan.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dukungan operasi darat dan udara untuk membantu daerah menangani potensi karhutla. BNPB telah mengerahkan helikopter water bombing yang dapat digunakan untuk mempercepat pemadaman sekaligus membatasi kemungkinan api meluas.
Dukungan operasi udara akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong optimalisasi peralatan pemadaman yang telah tersedia di daerah agar tidak hanya tersimpan, tetapi segera digunakan ketika muncul potensi kebakaran.
Suharyanto meminta seluruh unsur yang memiliki kemampuan pemadaman untuk memanfaatkan peralatan tersebut secara bersama. BPBD, TNI, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, masyarakat peduli api, hingga OIKN dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar penanganan berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Penguatan pencegahan juga diarahkan secara khusus di dalam kawasan IKN. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono meminta peningkatan patroli darat dengan melibatkan tambahan personel dari aparat keamanan untuk mendeteksi potensi titik api sedini mungkin.
“Perlu ditingkatkan patroli darat, sehingga kami mohon Bapak Kapolda dan TNI menambah personel untuk patroli darat. Dengan penguatan ini, kita berharap potensi titik api dapat segera terdeteksi dan ditangani sebelum berkembang lebih luas,” ujar Basuki.
Pemerintah menilai kombinasi pemantauan hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, dukungan water bombing, serta pemanfaatan peralatan pemadaman secara terpadu menjadi kunci untuk mencegah karhutla berkembang. Dengan langkah tersebut, pengendalian di Kalimantan Timur diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api setelah muncul, tetapi juga memastikan potensi kebakaran terdeteksi dan ditangani sebelum mengancam kawasan IKN.
***
