Pengembangan ekonomi karbon dan keanekaragaman hayati membutuhkan kolaborasi yang menghubungkan pengelolaan hutan lestari, kepastian regulasi, investasi bertanggung jawab, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menjadi salah satu pendukung Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 bersama Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICBA) untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan potensi tersebut.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan keterlibatan pelaku usaha kehutanan penting untuk menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan pengelolaan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati di tingkat tapak.
“APHI siap menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di dunia usaha. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat standar, mendukung proyek yang kredibel, dan mengembangkan kemitraan yang bertanggung jawab,” kata Soewarso dalam naskah sambutannya untuk Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali (9/9/2026).
Menurut dia, hutan memiliki fungsi yang saling berkaitan sebagai penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, serta penopang kehidupan masyarakat. Karena itu, pengembangan nilai ekonomi karbon harus menjadi bagian dari pengelolaan hutan lestari.
“Tantangan kita bukan hanya bagaimana menghasilkan unit karbon. Tanggung jawab yang lebih besar adalah membangun pasar karbon berintegritas tinggi yang dipercaya pembeli, menarik investasi yang bertanggung jawab, memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat, dan memperkuat kelestarian hutan,” ujarnya.
Soewarso menyampaikan lima prioritas APHI, yakni kepastian regulasi dan berusaha, integritas pasar karbon, pengelolaan karbon dan keanekaragaman hayati secara terpadu, pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama, serta kolaborasi berbasis bentang alam.
Ia menjelaskan kepastian diperlukan dalam seluruh tahapan pengembangan proyek karbon, mulai dari penetapan kondisi dasar atau baseline, validasi dan verifikasi, pencatatan dalam sistem registri, penerbitan unit karbon, hingga perdagangan.
Pada saat yang sama, kualitas data, ketepatan metodologi, pencegahan penghitungan ganda, dan transparansi pengukuran, pelaporan, serta verifikasi harus menjadi fondasi kepercayaan pasar.
“Indonesia seharusnya tidak hanya mengejar volume transaksi. Kita harus membangun reputasi sebagai penyedia kredit karbon berkualitas tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi iklim, alam, dan masyarakat,” kata Soewarso.
APHI juga melihat peluang untuk mengintegrasikan nilai karbon dengan perlindungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata melalui pendekatan multiusaha kehutanan.
Menurut Soewarso, masyarakat sekitar hutan perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pembagian manfaat. Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas, alternatif mata pencaharian, dan insentif ekonomi menjadi bagian penting dari kemitraan tersebut.
Sementara itu, Ketua ICBA Rob Raffael menekankan pentingnya keterlibatan APHI sebagai salah satu inisiator untuk menghubungkan pengelola hutan dengan pengembang proyek, investor, pembeli karbon, akademisi, dan mitra pembangunan.
“Kolaborasi dengan APHI penting karena pengembangan ekonomi karbon dan keanekaragaman hayati membutuhkan pengalaman pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kami ingin forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan pengelola kawasan dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan pembiayaan,” kata Rob.
Menurut dia, kerja sama tersebut perlu diarahkan pada pengembangan proyek yang memiliki manfaat lingkungan terukur, tata kelola transparan, dan pembagian manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan pasar dibangun melalui kualitas proyek dan konsistensi pelaksanaannya. Nilai karbon harus berjalan bersama perlindungan keanekaragaman hayati serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rob berharap forum tersebut dapat mendorong kemitraan jangka panjang yang membantu pengelola hutan meningkatkan kesiapan proyek, memperkuat kapasitas teknis, dan memperoleh akses pembiayaan yang sesuai.
Sejalan dengan itu, Soewarso menekankan bahwa nilai ekonomi karbon perlu mempertimbangkan biaya perlindungan hutan, pemantauan, pengelolaan risiko kebakaran, dan komitmen jangka panjang pengelola kawasan. Pembiayaan inovatif serta kemitraan antara pengelola hutan, investor, dan pembeli karbon diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan.
Melalui inisiatif bersama APHI dan ICBA, Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 diharapkan memperkuat kolaborasi yang menghasilkan proyek kredibel, investasi bertanggung jawab, dan manfaat yang adil bagi masyarakat, sekaligus menjaga hutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi hijau Indonesia.
***
