Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan lintas musim karena risiko bencana diperkirakan bergerak dari kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan pada September-Oktober 2026 menuju ancaman banjir, longsor, dan cuaca ekstrem mulai November 2026 hingga Februari 2027.
Pemerhati iklim, lingkungan, dan geospasial Asep Karsidi mengatakan perubahan jenis ancaman tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat berhenti setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil dikendalikan.
Menurut dia, Indonesia sedang menghadapi apa yang disebut sebagai climate hazard transition, yakni perubahan bertahap dari bahaya kekeringan menuju bahaya hidrometeorologi basah.
“Risiko bencana tidak berhenti setelah musim kemarau berakhir, tetapi berubah bentuk dari bahaya kekeringan menjadi bahaya hidrometeorologi basah,” kata Asep dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan evaluasi terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta NOAA Climate Prediction Center, kondisi cuaca dan iklim Indonesia pada September-Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian serius.
Pada Dasarian III Agustus 2026, anomali suhu muka laut di wilayah Niño3.4 mencapai sekitar positif 2,74 derajat Celsius. Rata-rata tiga bulanan Juni-Agustus 2026 mencapai positif 2,20 derajat Celsius dan dikategorikan sebagai El Niño dengan intensitas sangat kuat.
NOAA juga mengindikasikan El Niño masih menguat, dengan peluang lebih dari 90 persen berkembang sebagai kejadian sangat kuat pada akhir 2026. Kondisi atmosfernya telah terlihat melalui melemahnya pembentukan awan dan hujan di atas Indonesia sejak Juni 2026.
“Indonesia bukan sekadar sedang mengalami musim kemarau biasa. Kemarau kali ini diperkuat oleh anomali iklim global dan telah menghasilkan defisit hujan yang luas serta berkepanjangan,” ujar Asep.
Kondisi akhir Agustus menunjukkan sekitar 92,8 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan rendah, sedangkan sekitar 93,96 persen memiliki sifat hujan bawah normal. Sebanyak 81,1 persen Zona Musim Indonesia juga telah memasuki musim kemarau.
BMKG memprediksi curah hujan rendah masih mendominasi selama tiga dasarian September. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta sejumlah wilayah Papua.
Menurut Asep, September menjadi fase paling kritis karena rendahnya curah hujan terjadi bersamaan dengan hari tanpa hujan yang semakin panjang, tingginya suhu udara pada siang hari, rendahnya kelembapan, serta mengeringnya vegetasi dan bahan organik.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, serta meluasnya karhutla, khususnya pada kawasan gambut di Sumatera dan Kalimantan maupun daerah dengan riwayat kebakaran berulang.
Asep mengingatkan bahwa El Niño tidak secara langsung menyebabkan munculnya api. Sebagian besar sumber penyalaan tetap berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti penggunaan api dalam pembukaan dan pengelolaan lahan, kelalaian, atau api yang merambat dari lokasi lain.
“El Niño tidak langsung menyalakan api, tetapi kekeringan menciptakan lingkungan yang memungkinkan percikan kecil berkembang menjadi kebakaran besar,” katanya.
Ketika curah hujan berkurang, kelembapan tanah dan vegetasi ikut menurun. Pada kawasan gambut, kondisi tersebut menyebabkan muka air tanah turun sehingga gambut dan bahan organik menjadi lebih kering, mudah terbakar, dan sulit dipadamkan.
Api pada lahan gambut dapat merambat secara horizontal dan vertikal di bawah permukaan tanah, kemudian muncul kembali di lokasi lain. Kebakaran gambut juga menghasilkan asap pekat dan partikel halus PM2.5 yang dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber kebakaran serta mengganggu kesehatan masyarakat.
Wilayah yang perlu memperoleh perhatian tinggi antara lain kawasan gambut di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Sementara di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kekeringan lebih berpotensi menimbulkan krisis air bersih, gangguan pertanian, penurunan debit sungai dan waduk, kebakaran hutan dan semak, serta berkurangnya ketersediaan pakan ternak.
Ancaman kekeringan dan karhutla diperkirakan belum langsung berakhir pada Oktober. Curah hujan rendah masih berpotensi terjadi di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku selatan, dan Papua Selatan.
Asep mengatakan peluang berkembangnya Indian Ocean Dipole ke fase positif juga perlu dipantau karena berpotensi mengurangi pasokan uap air dari Samudra Hindia dan memperkuat kondisi kering, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan.
Pada November, wilayah dengan curah hujan sangat rendah diperkirakan mulai menyusut. Namun, hujan belum serta-merta kembali normal dan merata di seluruh Indonesia.
Pada masa peralihan tersebut, beberapa hari dengan cuaca panas dan kering dapat diselingi hujan lebat singkat, petir, serta angin kencang. Ancaman kekeringan dan karhutla masih mungkin terjadi, tetapi risiko banjir lokal dan cuaca ekstrem mulai meningkat.
Mulai Desember 2026 hingga Februari 2027, sejumlah wilayah diperkirakan memasuki kondisi yang lebih basah. Curah hujan bulanan lebih dari 300 milimeter berpeluang terjadi di sebagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua.
Setelah mengalami kekeringan selama beberapa bulan, permukaan tanah dapat mengeras dan kemampuan menyerap air berkurang. Ketika hujan lebat mulai turun, air lebih mudah menjadi limpasan permukaan sehingga meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan longsor.
Karena itu, Asep mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyiapkan sistem kesiapsiagaan yang mengikuti perubahan risiko dari satu musim ke musim berikutnya.
Untuk menghadapi fase kering, pemantauan curah hujan, hari tanpa hujan, kelembapan tanah, tinggi muka air gambut, indeks bahaya kebakaran, titik panas, dan arah angin perlu dilakukan secara terpadu.
Patroli juga perlu diprioritaskan pada lahan gambut terdrainase, kawasan konsesi, perkebunan, serta desa yang memiliki riwayat kebakaran. Pembasahan gambut melalui pengelolaan muka air, sekat kanal, embung, sumur bor, dan distribusi air perlu dilakukan sebelum api muncul.
Penempatan personel, pompa, selang, alat berat, sumber air, serta dukungan kesehatan harus disesuaikan dengan peta kerawanan. Pencegahan sumber penyalaan juga perlu diperkuat melalui penegakan aturan, edukasi, dan dukungan nyata terhadap pembukaan lahan tanpa bakar.
Operasi Modifikasi Cuaca dapat digunakan ketika tersedia awan potensial, tetapi harus diposisikan sebagai dukungan tambahan dan bukan pengganti pengelolaan hidrologi gambut serta pencegahan sumber api.
“Besar-kecilnya bencana masih sangat ditentukan oleh kemampuan mencegah sumber api dan mempertahankan kebasahan lahan,” kata Asep.
Perlindungan kesehatan masyarakat juga perlu disiapkan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan yang rentan terhadap paparan asap dan PM2.5.
Memasuki November hingga Februari, kesiapsiagaan perlu beralih secara bertahap menuju pembersihan saluran air, penguatan sistem peringatan dini banjir dan longsor, pemeriksaan daerah aliran sungai, serta kesiapan menghadapi hujan lebat dan angin kencang.
Asep menegaskan bahwa kondisi tersebut serius, tetapi masih dapat dikendalikan apabila pencegahan dilakukan sejak dini, terkoordinasi, dan berbasis pada informasi cuaca, hidrologi, serta kondisi spasial setiap wilayah.
“September-Oktober tidak boleh diperlakukan sebagai periode pemadaman rutin. Kita harus menjaga lanskap tetap basah, menghilangkan sumber penyalaan, dan mencegah api sebelum terbentuk,” ujarnya.
Kesiapsiagaan lintas musim menjadi penting agar Indonesia tidak hanya mampu menghadapi puncak kekeringan dan karhutla, tetapi juga siap mengantisipasi perubahan risiko menuju banjir, longsor, dan cuaca ekstrem pada akhir 2026 hingga awal 2027.
***
