Indonesia mendorong penguatan kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim, degradasi lahan, dan kehilangan keanekaragaman hayati melalui forum BRICS. Pemerintah menilai keterlibatan masyarakat di tingkat tapak perlu menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan lingkungan dan aksi iklim yang inklusif.
Pandangan tersebut disampaikan delegasi Indonesia dalam BRICS Senior Officers Meeting 2026 di New Delhi, India, Senin (17/8/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian Environment Working Group (EWG) serta Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD), yang membahas finalisasi Joint Ministerial Statement dan dokumen pendukung untuk memperkuat komitmen bersama di bidang lingkungan dan perubahan iklim.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH sekaligus Ketua Delegasi Indonesia, Ary Sudijanto, mengatakan negara berkembang membutuhkan pendekatan yang menghubungkan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” tegas Ary.
Menurut Ary, tantangan lingkungan global tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri. Perubahan iklim, degradasi lahan, dan hilangnya biodiversitas membutuhkan kerja sama lintas negara yang sekaligus mampu menerjemahkan kebijakan global menjadi aksi konkret di tingkat masyarakat.
Dalam forum tersebut, Indonesia memperkenalkan sejumlah pengalaman nasional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan lingkungan. Salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah menjangkau lebih dari 12.000 lokasi di Indonesia.
Indonesia juga membagikan pengalaman pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan program pelatihan keterampilan dasar bisnis dan pemberdayaan. Pada isu kebakaran hutan dan lahan gambut, delegasi Indonesia turut mengangkat model pengendalian yang menggabungkan pemanfaatan teknologi SiPongi dengan keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam memperkaya agenda kerja sama lingkungan antarnegara berkembang. Pemerintah mendorong agar praktik berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu referensi dalam memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus memastikan transisi hijau tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim.
Selain bertukar pengalaman, delegasi Indonesia bersama negara peserta BRICS juga menyelesaikan pembahasan substansi Joint Ministerial Statement dalam pertemuan tingkat pejabat senior tersebut. Dokumen itu selanjutnya disiapkan untuk diadopsi dalam BRICS Environment Ministers Meeting pada 18 Agustus 2026.
Keterlibatan Indonesia dalam rangkaian pertemuan BRICS 2026 menunjukkan upaya pemerintah memperkuat posisi negara dalam pembahasan tata kelola lingkungan dan perubahan iklim global. Melalui forum tersebut, Indonesia tidak hanya menyampaikan kepentingan nasional, tetapi juga menawarkan pengalaman pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut turut diperkuat Tenaga Ahli Menteri Bidang Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Pengembangan Kerja Sama Internasional KLH/BPLH Teguh Santosa, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Irawan Asaad, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Agus Rusly, serta Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Dasrul.
***
