Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca kering akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada 2026 hingga 2027. Pemerintah menilai pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh efektivitas pencegahan sebelum kebakaran meluas.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” ujarnya.
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut luas dan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai pola berulang kebakaran hutan dan lahan yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan siklus empat tahunan. Menurutnya, indikasi musim kemarau yang datang lebih cepat tahun ini harus menjadi peringatan dini bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai. Saya juga meminta komitmen penuh dari seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerja mereka,” tegas Raja Juli Antoni.
Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 diproyeksikan berlangsung lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September seiring berkembangnya fenomena El Nino.
Merespons kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah di wilayah rawan menyatakan kesiapan untuk mengerahkan personel, mengoperasikan posko lapangan, serta menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di sejumlah provinsi prioritas, termasuk Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sebagai tindak lanjut di lapangan, pemerintah juga mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk tersebut berfungsi mengintegrasikan berbagai langkah pengendalian, mulai dari pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni bersama satuan tugas gabungan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan individu maupun korporasi.
Pemerintah menilai sinergi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menekan luas kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. Selain melindungi ekosistem dan masyarakat, keberhasilan pengendalian karhutla juga berperan penting dalam menekan emisi karbon nasional dan mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
***
