Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk taman nasional dan konservasi spesies sebagai langkah strategis memperkuat pendanaan jangka panjang di sektor kehutanan, sekaligus memperluas kemitraan internasional dengan Pemerintah Inggris.
Pembentukan satgas tersebut diumumkan dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada 21 April 2026 yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua. Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris, termasuk Ruth Davis dan Dominic Jermey, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan satgas memiliki dasar hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang menandai komitmen nasional dalam memperkuat tata kelola dan pembiayaan konservasi. “Pemerintah Inggris telah memberikan dukungan pendanaan sebesar 2 juta poundsterling, sementara Indonesia mengalokasikan 120 juta dolar untuk penguatan taman nasional. Ini menunjukkan komitmen konkret di tengah tekanan global,” ujar Hashim.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan pendanaan konservasi yang masih terbatas, meskipun Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas mencapai 18 juta hektare. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan perlunya transformasi model pembiayaan agar kawasan konservasi tidak hanya bergantung pada anggaran negara. “Selama ini taman nasional cenderung menjadi pusat biaya. Ke depan, kita dorong agar lebih mandiri dan produktif secara ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis,” ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah skema, antara lain perubahan status pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk beberapa taman nasional prioritas, penguatan kapasitas sumber daya manusia termasuk polisi hutan, optimalisasi peran lembaga pembiayaan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan koridor satwa.
Perwakilan Inggris, Ruth Davis, menilai inisiatif ini mencerminkan kepemimpinan global Indonesia dalam perlindungan alam. “Kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memastikan pendanaan berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat lokal,” katanya.
Dukungan juga datang dari sektor non-pemerintah. CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan bahwa skema pembiayaan inovatif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Melalui pembentukan satgas ini, pemerintah menargetkan terciptanya model pembiayaan konservasi yang berkelanjutan, transparan, dan mampu menjawab tantangan perlindungan spesies serta ekosistem di tengah tekanan ekonomi global.
***
