Negara-negara ASEAN menyepakati percepatan pengendalian spesies asing invasif melalui pembentukan proyek regional AIM-ASEAN (Accelerating IAS Management in ASEAN) sebagai respons atas meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ketahanan ekosistem kawasan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam lokakarya regional yang berlangsung di Jakarta pada 30 Maret hingga 1 April 2026.
Pertemuan ini melibatkan Kementerian Kehutanan, ASEAN Centre for Biodiversity, Sekretariat ASEAN, serta perwakilan negara anggota seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor-Leste. Para peserta menyusun langkah strategis bersama untuk memperkuat koordinasi lintas negara dalam menangani penyebaran spesies invasif yang kian meluas akibat tingginya konektivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata di kawasan.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa spesies invasif telah menjadi salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati global. “Spesies invasif berkontribusi terhadap sekitar 60 persen kasus kepunahan yang tercatat secara global. Bagi negara kepulauan seperti di ASEAN, ancaman ini jauh lebih besar karena kerentanan ekosistem pulau terhadap introduksi spesies asing,” ujarnya.
Melalui proyek AIM-ASEAN, negara anggota menyepakati enam pilar utama, yaitu penguatan tata kelola dan koordinasi regional, pengembangan sistem data dan peringatan dini, peningkatan biosekuriti dan penilaian risiko, penguatan kapasitas teknis, implementasi proyek percontohan di lapangan, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Proyek ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Target 6 dari Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework yang menargetkan pengurangan signifikan laju penyebaran spesies invasif hingga 2030.
Peserta juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan nasional dengan pendekatan regional. Selama ini, penanganan spesies invasif masih dilakukan secara sektoral dan belum mampu menjawab karakter ancaman yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, pendekatan kolektif dinilai menjadi kunci efektivitas pengendalian.
Sebagai bagian dari implementasi, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Suaka Margasatwa Muara Angke untuk melihat langsung dampak spesies invasif terhadap ekosistem mangrove pesisir. Diskusi dengan pengelola kawasan memperkuat pemahaman bahwa kebijakan regional harus diikuti dengan aksi konkret di tingkat tapak, termasuk pelibatan masyarakat dalam upaya restorasi.
Hasil lokakarya akan ditindaklanjuti melalui penyusunan dokumen konsep proyek yang akan diajukan ke berbagai mekanisme pendanaan internasional. ASEAN Centre for Biodiversity bersama Kementerian Kehutanan akan memimpin koordinasi lanjutan guna memastikan implementasi berjalan efektif dan inklusif.
Direktur Jenderal KSDAE menegaskan bahwa komitmen ini harus diwujudkan dalam aksi nyata. “Kita tidak boleh berhenti pada diskusi. AIM-ASEAN harus menjadi cetak biru implementasi nyata untuk melindungi keanekaragaman hayati kawasan dan memastikan ketahanan ekosistem bagi generasi mendatang,” tegasnya.
***
