Indonesia resmi bergabung dalam The Coalition to Grow Carbon Markets sebagai anggota pemerintah ke-11, menandai langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan iklim internasional dan pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dalam diskusi meja bundar mengenai kolaborasi Indonesia–Inggris di bidang pasar karbon yang berlangsung di London.
Keikutsertaan Indonesia diumumkan setelah pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris. Melalui keanggotaan ini, sektor kehutanan Indonesia masuk dalam jejaring global negara-negara yang mendorong penggunaan kredit karbon berintegritas tinggi sebagai instrumen pendanaan iklim.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Indonesia membawa modal alam dan pengalaman konkret dalam pengembangan solusi berbasis alam ke dalam Koalisi tersebut.
“Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang signifikan, Indonesia memiliki kapasitas nyata untuk berkontribusi pada pencapaian target iklim global melalui solusi berbasis alam,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam, sekaligus mendukung agenda pertumbuhan hijau nasional dan global.
Indonesia bergabung bersama sepuluh pemerintah lain yang telah lebih dulu menjadi anggota Koalisi, yakni Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, serta tiga negara ketua bersama Koalisi, yaitu Kenya, Singapura, dan Inggris. Koalisi ini bertujuan mempercepat penurunan emisi global dengan memperkuat insentif investasi sektor swasta pada kredit karbon berkualitas tinggi.
Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, menyambut bergabungnya Indonesia dan menilai peran Indonesia krusial dalam memperluas investasi iklim berbasis alam.
“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan membantu Koalisi mendorong aliran investasi sektor swasta ke proyek-proyek berintegritas tinggi untuk melindungi hutan, menurunkan emisi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Rachel Kyte.
Ia menambahkan bahwa pasar karbon dapat menjadi instrumen penting untuk membantu negara mencapai target iklim sekaligus menyediakan pendanaan bagi perlindungan alam dan peningkatan ketahanan.
Sebagai mitra keuangan yang memfasilitasi diskusi tersebut, Standard Chartered menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pembiayaan berkelanjutan dan pasar karbon di Indonesia. CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menyatakan bahwa partisipasi Indonesia akan memperkuat kualitas dan transparansi pasar karbon.
“Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan standar dan permintaan kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam,” ujar Donny.
Koalisi ini pertama kali diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025 dan mendorong keselarasan kebijakan lintas negara melalui Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits yang diperkenalkan pada COP30 di Brasil. Prinsip tersebut dirancang untuk mengurangi fragmentasi kebijakan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam berinvestasi di pasar karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi.
Melalui keanggotaan ini, Indonesia menegaskan perannya dalam diplomasi iklim global dengan memanfaatkan pasar karbon sebagai instrumen pembiayaan, perlindungan alam, dan percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
***
