Sekretariat Interim Kehutanan dari International Tropical Peatlands Centre (ITPC) menekankan peran krusial restorasi gambut tropis dalam mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia serta mendorong upaya mitigasi iklim global. Pesan tersebut disampaikan dalam sesi dialog berjudul “Integrating Peatland Restoration and FOLU within the Global Carbon Market Framework” yang diselenggarakan pada 21 November 2025 di Paviliun Indonesia, COP30, Belém.
Sesi tersebut menyoroti kebutuhan memperkuat tata kelola gambut tropis seiring perluasan mekanisme pasar karbon internasional. Para pembicara mencatat bahwa insentif pasar karbon dapat mempercepat upaya restorasi dan pengurangan emisi di negara-negara yang kaya lahan gambut.
Indonesia mengelola sekitar 24 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), 74 persen di antaranya berada dalam kawasan hutan negara. Ekosistem ini menyimpan sekitar 89 gigaton karbon—setara dengan dua dekade emisi global dari bahan bakar fosil. Restorasi dan pengelolaan yang efektif dapat menekan emisi tahunan sebesar 1,3–2,6 GtCO₂e, menjadikan lahan gambut sebagai pilar utama dalam pemenuhan target FOLU Net Sink 2030.
Dialog tersebut mempertemukan perwakilan lembaga internasional yang menangani isu gambut tropis, termasuk United Nations Environment Programme (UNEP), Food and Agriculture Organization (FAO), Japan International Cooperation Agency (JICA), Greifswald Mire Centre (GMC), Congo Peat Project, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
Martin Klause, Direktur Perubahan Iklim UNEP, menyatakan bahwa kerja sama Selatan-Selatan dalam pengelolaan gambut dapat memperkuat diplomasi iklim serta memperluas akses pembiayaan mitigasi dan adaptasi. “Insentif pasar karbon diharapkan memperkuat upaya restorasi gambut dan meningkatkan kontribusi sektor FOLU terhadap pencapaian NDC,” ujarnya.
Amy Duchelle dari FAO memaparkan berbagai pembelajaran dari negara tropis yang berhasil menurunkan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Simon Lewis, Kepala Congo Peat Project dari University of Leeds, menegaskan bahwa strategi iklim di Kawasan Kongo harus berbasis sains untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Franziska Tanneberger dari Greifswald Mire Centre menekankan pentingnya bukti ilmiah untuk memandu kebijakan, pengembangan kapasitas, dan tata kelola dalam lanskap pasar karbon yang berkembang.
Dari perspektif teknis, pakar JICA dan Presiden Japan Peatland Society, Mitsuru Osaki, menegaskan bahwa penggunaan Tier 3 MRV oleh Indonesia telah meningkatkan akurasi perhitungan karbon di sektor FOLU, dan harus terus diselaraskan dengan standar nasional dan internasional. Perwakilan APHI, Dian Novarina, menyoroti peran sektor swasta dalam restorasi gambut serta peluang untuk terhubung dengan platform pasar karbon global guna mendapatkan pembiayaan jangka panjang.
Menutup sesi, Bambang Supriyanto, Wakil Ketua Sekretariat Interim Kehutanan ITPC, menyerukan kepemimpinan yang lebih kuat di antara negara-negara pemilik gambut tropis. Ia menekankan bahwa anggota Sekretariat Interim Kehutanan ITPC—termasuk Indonesia, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Peru—harus tampil sebagai “champion negara gambut” untuk memperkuat diplomasi iklim dan memobilisasi pendanaan global bagi restorasi berskala besar serta peningkatan tata kelola hutan gambut tropis.
***
