Delegasi Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan mekanisme pasar karbon global yang adil, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan dalam pembahasan Pasal 6.4 Perjanjian Paris di Sidang CMA7 COP30 di Belém, Brasil.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menekankan bahwa mekanisme tersebut harus menjamin integritas lingkungan tanpa mengorbankan partisipasi negara berkembang, khususnya dalam sektor berbasis alam seperti kehutanan, lahan, gambut, dan mangrove.
Haruni mengingatkan bahwa aturan yang terlalu kaku, seperti penyesuaian otomatis baseline atau standar kebocoran global, berpotensi menegasikan inisiatif berbasis alam yang menjadi tulang punggung mitigasi perubahan iklim. “Kami mendukung integritas lingkungan, tetapi integritas itu harus berjalan seiring dengan keadilan dan keterjangkauan agar semua negara dapat berkontribusi efektif,” ujarnya.
Dalam pembahasan Agenda Item 15(b) tentang laporan Badan Pengawas untuk Mekanisme Pasal 6.4, Indonesia mengajukan sejumlah usulan penting yang mendapat dukungan dari Kosta Rika, Brasil, Norwegia, dan Inggris.
Usulan itu mencakup revisi standar baseline dan penyesuaian otomatis yang dianggap memberatkan proyek berbasis alam; penerapan metodologi ilmiah untuk menilai kebocoran; pelibatan bermakna masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLCs); serta penguatan pendanaan dan transfer teknologi bagi negara berkembang agar dapat berpartisipasi aktif dalam mekanisme ini.
Intervensi Indonesia ini sejalan dengan agenda strategis FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menjadi penyerap karbon bersih pada tahun 2030.
“Perjuangan ini harus terus disuarakan. Indonesia akan terus memperjuangkan aturan yang seimbang, dapat diterapkan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama bagi negara-negara berkembang yang berkontribusi besar bagi iklim dunia,” tegas Haruni.
***
