Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menegaskan pentingnya penerapan Regenerative Forestry Business atau bisnis kehutanan regeneratif sebagai pendekatan strategis dalam mendorong pembangunan rendah karbon yang berkeadilan sosial.
Pernyataan ini disampaikan dalam sesi talkshow bertajuk “Regenerative Forestry Business: A Bridge to Low-Carbon Development and Social Equity in Indonesia” di Paviliun Indonesia, COP30 UNFCCC, Belém, Brasil, Selasa (11/11/2025).
Dalam paparannya, Laksmi menjelaskan bahwa bisnis kehutanan regeneratif berperan sebagai jembatan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan serangkaian kebijakan dan insentif hijau untuk menarik investasi berkelanjutan serta memperkuat kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
“Pendekatan kehutanan regeneratif tidak hanya menjaga tutupan hutan, tetapi juga mendorong nilai ekonomi yang adil melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan perhutanan sosial,” ujar Laksmi. Ia menekankan bahwa transformasi ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam rantai nilai berkelanjutan.
Model kehutanan regeneratif yang dikembangkan Indonesia juga berfokus pada pengelolaan komoditas unggulan seperti kopi hutan, madu organik bersertifikat, dan minyak atsiri berbasis tanaman endemik. Produk-produk tersebut dinilai mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir beberapa pembicara lintas sektor, yakni Silverius Oscar Unggul (Penasihat Utama Menteri Kehutanan untuk Gugus Tugas Kehutanan Regeneratif), Arlyza Eka Wijayanti (Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kujang), Purwadi Soeprihanto (Sekjen APHI), dan Daan Wensing (CEO IDH). Para narasumber menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memperluas penerapan praktik kehutanan regeneratif di Indonesia.
Laksmi menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci percepatan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif. “Dengan kemitraan yang kuat, kita dapat memastikan transisi menuju ekonomi hijau yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Kementerian Kehutanan meneguhkan posisi Indonesia sebagai pelopor penerapan bisnis kehutanan regeneratif yang berorientasi pada keseimbangan antara konservasi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Model ini diharapkan menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem hutan tropis dunia.
***
