Indonesia mengajak semua Negara dan para pihak bersama-sama aksi yang lebih kuat mengendalikan perubahan iklim. Pesan ini disampaikan seiring penyelenggaraan konferensi perubahan iklim COP27 UNFCCC di Sharm El Sheik, Mesir, 6-18 November 2022.
Wakil Ketua MPR-RI Lestari Moerdijat mengatakan semua pihak harus mengambil peran dalam pengendalian perubahan iklim.
Menurut Lestari, perlu dilakukan aksi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah secara fundamental.
“Bukan sekadar menyelesaikan gejalanya saja,” kata dia usai membuka Paviliun Indonesia, Minggu, 6 November 2022.
Turut bersama Lestari, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Pada kesempatan itu, Lestari juga mengatakan pentingnya untuk kembali kepada kearifan lokal yang telah terbukti mampu merawat bumi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan Indonesia telah menyampaikan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat UNFCCC sebagai bukti peningkatan komitmen Indonesia yang lebih kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Berdasarkan dokumen tersebut, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dari 29% menjadi 31,89% dengan upaya sendiri atau dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan Internasional.
Indonesia menjadi salah satu dari 38 Negara yang sudah menyampaikan Enhanced NDC dari sekitar 190-an Negara dalam konvensi UNFCCC.
Peningkatan ambisi mitigasi, adaptasi, perubahan iklim dan sarana implementasinya sesungguhnya merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan COP26 tahun lalu.
“Kami mengajak semua Negara untuk bekerja sama untuk menyelamatkan bumi,” seru Menteri Siti.
Dokumen Enhanced NDC selaras dengan dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTSLCCR) 2050 dengan visi mencapai net zero emisi GRK pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) akan menjadi penyokong utama pencapaian target pengurangan emisi Indonesia.
“Setelah dilakukan analisis mendalam, kami yakin bahwa sektor kehutanan bisa mencapai net sink pada tahun 2030,” katanya.
Menteri Siti menjelaskan bahwa agenda Indonesia FOLU Net Sink 2030 akan dicapai melalui pengurangan deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi gambut dan mangrove, dan peningkatan penyerapan GRK melalui aforestasi dan reforestasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perubahan iklim mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Dia mengatakan KKP siap untuk bersama-sama KLHK dan para pihak lain untuk melakukan aksi-aksi pengendalian perubahan iklim.
Sementara itu Penanggung Jawab Paviliun Indonesia Agus Justianto melaporkan, Paviliun Indonesia merupakan soft diplomacy Indonesia dalam mendukung negosiasi di meja perundingan konvensi pengendalian perubahan iklim global.
Paviliun Indonesia mengambil tema Stronger Climate Actions Together yang merefleksikan misi dan berbagai hal yang diperjuangkan delegasi RI. Tema ini sesuai dengan tujuan Nomor 13 Pembangunan Berkelanjutan (SDG),
Paviliun Indonesia akan menggelar 64 sesi diskusi panel dan menghadirkan 283 pembicara. Diskusi panel akan membahas berbagai isu dari berbagai perspektif mulai dari pemerintah, masyarakat, CSO, dan pelaku usaha.
“Kami juga akan menyelenggarakan beberapa sesi High Level dimana tokoh-tokoh dari berbagai Negara dan organisasi Internasional akan menjadi pembicara,” kata Agus. ***
