Jumat, 24 Mei 2024

Perdagangan Karbon Segera Terwujud, Menteri LHK Minta Tata Kelola Lingkungan di Daerah Diperkuat

Latest

- Advertisement -spot_img

Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta birokrasi pemerintah daerah untuk mengawal Tata Kelola Lingkungan (Environmental Governance) dalam rangka pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.

Hal ini disampaikan pada Sosialisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Sektor Kehutanan yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah se-Indonesia, di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Sosialisasi NEK ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan NEK yang telah diatur berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK dan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

“Saya titip di birokrasi Pemerintah Daerah untuk mengawal Environmental Governance ini,” ujar Menteri Siti

Tata kelola lingkungan merupakan tata nilai yang terdiri dari aturan, praktik-praktik, kebijakan, kelembagaan dan lain-lain yang membentuk interaksi manusia dengan lingkungannya.

Tata kelola lingkungan yang baik mempertimbangkan peran aktor-aktor yang memberikan dampak terhadap lingkungan.

“Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, private sector dan civil society diperlukan dalam melakukan tata kelola lingkungan yang baik untuk efektivitas pemerintahan dan bergerak menuju masa depan yang sustainable,” tutur Menteri Siti.

Beberapa elemen kunci dalam Environmental Governance mencakup, Melekatkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan dan dalam aksi nyata lapangan; Konseptualisasi tentang wilayah dan masyarakat secara ekonomi dan politik sebagai bagian dari lingkungan; dan Menekankan hubungan antara masyarakat dan ekosistem tempat hidupnya dan mendorong langkah-langkah menuju sistem sirkular atau daur ulang.

Selanjutnya dalam menjaga lingkungan dan mengendalikannya dari daya rusak termasuk dampak perubahan iklim, Menteri Siti mengungkapkan beberapa prinsip yang dipakai dalam bekerja, yaitu Prinsip Environmental Governance, Prinsip Sustainable Forest Management dan Prinsip Carbon Governance.

Menteri Siti pun menuturkan jika Pemerintah Indonesia berpegang pada UUD 1945 menyangkut pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen kepada internasional juga dijalankan sebagaimana semangat dalam pembukaan UUD bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, selain kita juga menimba manfaat dari kerjasama teknis luar negeri, pengetahuan, teknologi dan pendanaannya. ***

More Articles