Kamis, 9 Oktober 2025

Pemerintah Tegaskan Langkah Tegas Cegah Karhutla dan Resmikan Pusat Komando Lingkungan di Kalimantan

Latest

- Advertisement -spot_img

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat komitmen nasional dalam mengendalikan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) melalui aksi nyata di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan kerjanya ke Balikpapan, Menteri Hanif Faisol Nurofiq memimpin serangkaian kegiatan strategis yang mencakup konsolidasi kesiapsiagaan sektor swasta dan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan (Pusdal) Kalimantan.

Dalam Rapat Konsolidasi Lapangan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Menteri Hanif menekankan pentingnya kontribusi nyata dari pelaku usaha dalam upaya pencegahan karhutla.

Ia menyebut bahwa dari 2.590 perusahaan yang diminta melaporkan kesiapsiagaannya, baru 1.060 yang memberikan respons hingga awal Juli.

“Ini bukan hanya soal mitigasi kebakaran, tapi juga menyangkut perlindungan lingkungan dan masa depan energi serta ketahanan pangan nasional,” kata Hanif.

Meski terjadi penurunan jumlah titik panas sebesar 59% dibandingkan tahun lalu, tercatat masih ada 382 hotspot dan 498 kejadian karhutla per 1 Juli 2025 di berbagai provinsi Kalimantan.

Menteri Hanif mengingatkan kepala daerah untuk mengawal kesiapan infrastruktur, SDM, dan pembiayaan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Ia menegaskan, “Jika standar tidak dipenuhi, kami akan mengambil langkah administratif berupa paksaan pemerintah. Jika tetap diabaikan, sanksi pidana akan diberlakukan.”

Menteri Hanif juga memaparkan lima faktor utama penyebab karhutla, mulai dari pembukaan lahan untuk pertanian, konflik tenurial, lahan tidur, absennya pemilik lahan, hingga aktivitas pembakaran yang menyebar dari luar wilayah. Situasi semakin rawan saat musim kemarau, terutama di area gambut.

Berdasarkan data 2015–2024, tercatat 79 konsesi Hak Guna Usaha (HGU) mengalami kebakaran dengan luas total lebih dari 42 ribu hektare. Hal ini dinilai mencerminkan masih lemahnya pencegahan karhutla oleh sejumlah pelaku usaha.

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian, Menteri Hanif kemudian meresmikan pembangunan Kantor Pusdal Kalimantan.

Fasilitas ini dirancang untuk menjadi pusat koordinasi lingkungan hidup regional, serta mendukung tata kelola ekologi seiring pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan seiring dengan komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

KLH/BPLH berkomitmen melanjutkan sinergi lintas sektor dan memperkuat infrastruktur pengawasan untuk mencegah degradasi lingkungan, khususnya di kawasan rawan bencana ekologis seperti Kalimantan. ***

- Advertisement -spot_img

More Articles