Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat komitmennya dalam memulihkan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), salah satu kawasan hutan tropis dataran rendah Sumatera yang paling terancam.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung kunjungan kerja ke lokasi sebagai bagian dari percepatan program restorasi dan pengawasan lapangan pascapenyerahan kembali kawasan oleh Kejaksaan Agung pada 9 Juli 2025.
Dalam kunjungan yang melibatkan jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal, Menteri Hanif menegaskan bahwa restorasi bukan sekadar urusan teknis penanaman pohon, tetapi mencakup penyusunan ulang tata kehidupan ekologis dan sosial.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil. Negara tidak bisa lagi bekerja hanya dari balik meja,” tegasnya saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
Peninjauan udara bersama Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Pelalawan Zukri menunjukkan bahwa sekitar 70 ribu hektare dari total 81.793 hektare kawasan TNTN telah berubah menjadi perkebunan sawit.
Menyikapi hal itu, Menteri Hanif menegaskan bahwa pendekatan restorasi akan dilakukan secara persuasif dan kolaboratif, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan ekologis dan sosial.
“Kami memahami masyarakat sudah lama hidup di kawasan ini. Maka pendekatan kami adalah kemitraan dan keadilan. Tapi jika ada pihak yang mengeksploitasi secara ilegal, negara akan hadir dan menegakkan aturan,” ujarnya.
Warga menyambut baik inisiatif pemerintah, dengan harapan ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap sumber penghidupan.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH menyiapkan program pelatihan, konservasi berbasis agroforestri, padat karya reforestasi, serta patroli komunitas. Program restorasi juga membuka ruang bagi peran aktif masyarakat adat, perempuan, dan pemuda.
Malam harinya, Menteri Hanif memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Gubernur Riau.
Rapat yang dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, daerah, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyepakati pembentukan Tim Restorasi Terpadu Tesso Nilo dengan prinsip kerja one map, one data, one strategy.
Tim ini akan menyusun rencana teknis restorasi, pemetaan sosial, serta sistem pengawasan berbasis teknologi.
Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa restorasi Tesso Nilo bukan hanya kepentingan daerah, melainkan tanggung jawab nasional dan global.
DPRD Riau turut menyatakan komitmennya dalam mengawal proses ini melalui penganggaran daerah dan integrasi dalam RPJMD.
KLH/BPLH juga membuka partisipasi publik seluas-luasnya melalui program adopsi pohon, kontribusi pendanaan, pelatihan lingkungan, dan skema kolaboratif lainnya.
Negara bertekad menjadikan TNTN sebagai model keadilan ekologis dan sosial yang berkelanjutan. ***
