Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar tugas teknis, melainkan tanggung jawab kolektif untuk menjaga ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Pesan ini ia sampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan dan Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/7/2025).
Dalam apel tersebut, Menteri Hanif menyerukan keterpaduan lintas sektor, termasuk TNI/Polri, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk bersinergi menghadapi musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus.
Ia menekankan bahwa wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu kawasan paling rawan dan harus menjadi fokus utama mitigasi.
“Kita bukan hanya mencegah kabut asap. Kita sedang menjalankan komitmen nasional dalam pengurangan emisi dan perubahan iklim. Langit biru Indonesia dimulai dari kerja bersama di daerah,” ujar Hanif.
Menteri Hanif juga menyoroti tiga pilar utama pengendalian karhutla: pencegahan, deteksi dini, dan penegakan hukum. Ia meminta semua pihak untuk mengoptimalkan Fire Danger Rating System (FDRS) dari BMKG sebagai alat deteksi risiko secara real-time.
Teknologi seperti satelit, drone pemantau suhu tinggi, dan dashboard titik panas kini menjadi komponen wajib dalam sistem pemantauan.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tujuh kali pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil positif dalam memperpanjang hujan dan menekan jumlah hotspot. Namun, ia mengingatkan bahwa OMC bukan solusi tunggal dan harus disertai langkah sistematis di lapangan.
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 23 Juli 2025, Provinsi Sumatera Selatan mencatat 1.104 titik panas dan 64 kejadian karhutla, dengan luas terdampak sekitar 43 hektare. Secara nasional, sebanyak 983 kejadian karhutla tercatat sejak Januari hingga Mei dengan luas 5.485 hektare.
Meski begitu, seluruh hotspot aktif di Sumsel telah berhasil dipadamkan melalui kerja cepat Satgas Karhutla bersama TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kekuatan utama. Semua titik api aktif telah berhasil kita padamkan,” ucap Menteri Hanif dengan penuh apresiasi kepada seluruh tim lapangan.
Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral, bukan gambut. Berdasarkan data Kementerian, gambut dengan muka air stabil relatif tidak mudah terbakar, sehingga aktivitas manusia menjadi penyebab dominan karhutla.
Karena itu, ia mendorong penegakan hukum sebagai sinyal tegas ke publik, bahwa negara tidak akan membiarkan pelaku pembakaran bebas bertindak.
Mengakhiri rangkaian kegiatan, Menteri Hanif meninjau langsung kesiapan alat dan personel dari berbagai instansi, termasuk kendaraan pemadam, drone pengawas titik api, dan alat penyemprotan cepat. Ia memastikan bahwa sistem pengendalian karhutla Sumatera Selatan berada dalam kondisi siaga penuh.
Komitmen yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup peningkatan patroli terpadu, optimalisasi kanal blocking di lahan gambut, pemberdayaan masyarakat desa, hingga peningkatan kapasitas SDM lokal.
Menurut Menteri Hanif, keberhasilan di Sumsel akan menjadi tolok ukur nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh dan kolaboratif.
“Dengan pemanfaatan teknologi, penguatan sinergi, dan ketegasan hukum, kita bisa menjaga Sumsel tetap biru dan menjadi model nasional pengendalian karhutla,” tutup Hanif. ***
