Pemerintah pusat mempercepat langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menjelang puncak musim kemarau.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin langsung rapat koordinasi di Pontianak bersama Kepala BNPB, Kepala BMKG, Gubernur Kalimantan Barat, serta perwakilan TNI dan Polri.
Dalam arahannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan setiap titik api yang cepat dipadamkan dapat mencegah kerusakan lebih luas pada lahan gambut dan menekan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Jika ada titik api, segera padamkan sebelum berkembang menjadi kebakaran besar, terutama di lahan gambut yang sulit dikendalikan,” kata Menteri Hanif.
Berdasarkan data per 31 Juli 2025, Kalimantan Barat mencatat 1.500 hotspot dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi, melanda hampir 989 hektare lahan di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.
KLH/BPLH sejak April lalu telah mengaktifkan Status Siaga Darurat Karhutla. Langkah-langkah terpadu melibatkan pengerahan tiga unit pesawat water bombing di Mempawah dan Kubu Raya, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, hingga pemadaman darat oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Hanif yang dinilai berhasil mengakselerasi pengendalian karhutla, termasuk di Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
“Saya sangat menghargai sinergi cepat yang dibangun KLH/BPLH. Keberhasilan di Riau harus bisa direplikasi di Kalimantan Barat,” ujar Suharyanto.
Dalam hal penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah akan memproses secara hukum seluruh pihak yang terbukti melanggar, baik individu maupun perusahaan pemegang konsesi.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya peran aktif bupati, wali kota, dan aparat desa dalam pengawasan lapangan. Menurutnya, sinergi lintas sektor akan menentukan keberhasilan pemadaman serta pencegahan asap lintas wilayah.
“Dengan keterlibatan penuh pemerintah daerah, kita bisa lebih cepat merespons dan melindungi masyarakat,” kata Gubernur Ria.
Rapat koordinasi ini sekaligus memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga Kalimantan Barat dari ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat hingga Agustus 2025. ***
