Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Bontang Mangrove Park (BMP), Kota Bontang, Kalimantan Timur, untuk mendorong penguatan konservasi mangrove dan pengurangan emisi karbon.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Panggah Susanto dan diterima oleh Direktur Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Ditjen KSDAE, Nandang Prihadi, bersama Kepala Balai Taman Nasional Kutai, Syaiful Bahri.
Agenda dimulai dengan peninjauan kawasan mangrove, dilanjutkan diskusi strategis pengelolaan konservasi, dan diakhiri penanaman pohon endemik Kalimantan bernilai serapan karbon tinggi sebagai kontribusi pengurangan emisi.
Syaiful Bahri menyampaikan bahwa BMP dikembangkan melalui dukungan pemerintah daerah dan kemitraan dengan perusahaan mitra Taman Nasional Kutai. Peningkatan kunjungan wisata setiap tahun berdampak pada bertambahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Namun, ia juga menyoroti tantangan berupa deforestasi, kebakaran hutan, penebangan liar, dan perburuan satwa. Solusi yang diusulkan meliputi penegakan hukum, rehabilitasi ekosistem mangrove, penataan akses, pemberdayaan masyarakat lewat ekowisata edukatif, serta penguatan fungsi penelitian dan kapasitas petugas.
Panggah Susanto menegaskan bahwa konservasi mangrove menjadi prioritas karena Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia dengan kemampuan serapan karbon tinggi.
“BMP adalah salah satu kawasan mangrove terbaik yang saya temui. Ini bukti kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mengelola potensi mangrove secara berkelanjutan. Pola ini perlu diterapkan di daerah lain,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turut hadir dan mengusulkan inovasi penanaman pohon Paulownia untuk memperkuat serapan karbon sekaligus bernilai ekonomis sebagai sumber energi terbarukan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat daya dukung lingkungan, menjaga kelestarian ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan ini juga diikuti oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI, Sekretariat Komisi IV DPR RI, TV Parlemen, mitra kerja seperti Kementerian Pertanian, Badan Karantina Nasional, PT Pupuk Kaltim, serta jajaran Pemerintah Kota Bontang. ***
