Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengingatkan pentingnya bekerja bersama dan kolaborasi dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak secara inklusif termasuk dalam konservasi keanekaragaman hayati.
Bambang menyatakan hal itu saat memberikan arahan pembinaan kepada para pegawai unit pelaksana teknis (UPT) KLHK dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lingkup Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu malam, 21 Januari 2023.
“Saya kembali menyampaikan pentingnya pemahaman dan penguasaan regulasi berkaitan dengan lingkungan, kehutanan, konservasi, tata ruang dan pemerintah daerah. Regulasi tersebut akan menjadi pedoman dan panduan untuk kita bekerja dengan baik di tingkat tapak, khususnya untuk sektor kehutanan,” katanya.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8.388.072 Ha, yang memerlukan pengelolaan yang intensif dan sinergi melalui pola kolaborasi antar UPT KLHK, KPH yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah (UPTD), dan para pemangku kepentingan lainnya.
Bambang mengatakan sudah saatnya bekerja bersama dan kolaborasi satu sama lain dilakukan untuk memperkuat kelola tapak dalam upaya mengoptimalkan ruang kelola inklusif, ruang kelola konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasam konservasi, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan optimalisasi operasional tapak berbasis resort (Resort Based Managament).
“Langkah kolaborasi UPT KLHK, UPTD KPH, dan Pemegang Izin Konsesi (Swasta) serta pengintegrasian kelola spesies satwa liar di hutan produksi akan kita lakukan tanggal 22 Januari 2023 melalui pelepasliaran beruang (Helarctos malayanus) di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT. Manggala Rambu Utama,” katanya.
Dia mengatakan, kegiatan ini menjadi momen yang baik bagi pemangku/pengelola hutan produksi dan hutan lindung untuk menaruh perhatian besar dan berpartisipasi aktif dalam konservasi spesies satwa liar. ***
