Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha dalam perdagangan karbon berintegritas tinggi guna memperluas pembiayaan aksi iklim. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti, dalam peluncuran laporan “Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).
Laporan yang dikembangkan oleh International Emissions Trading Association (IETA) bersama Coalition to Grow Carbon Markets tersebut memperkenalkan pendekatan safe harbour, yaitu mekanisme perlindungan hukum bersyarat bagi perusahaan yang menggunakan kredit karbon berkualitas tinggi dan menyampaikan klaim iklim secara bertanggung jawab. Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan risiko reputasi yang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan permintaan kredit karbon.
Dalam sambutannya, Laksmi menyampaikan apresiasi kepada Coalition to Grow Carbon Markets dan IETA atas pengembangan inisiatif tersebut. Menurutnya, pasar karbon memiliki potensi besar untuk memobilisasi pendanaan swasta bagi aksi iklim, tetapi pertumbuhannya tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kredit karbon.
“Pasar karbon memiliki potensi yang sangat besar untuk memobilisasi pembiayaan swasta bagi aksi iklim. Namun, pertumbuhannya membutuhkan lebih dari sekadar pasokan kredit karbon yang memadai. Diperlukan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta keyakinan terhadap integritas lingkungan dari kredit karbon dan kredibilitas klaim iklim perusahaan,” ujar Laksmi.
Laksmi menjelaskan bahwa perusahaan semakin menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun mengomunikasikan penggunaannya sebagai bagian dari aksi iklim. Ketidakpastian tersebut dapat menghambat investasi, termasuk pada proyek karbon berkualitas tinggi yang telah memenuhi persyaratan lingkungan.
Melalui pendekatan safe harbour, pemerintah dapat mempertimbangkan kerangka perlindungan hukum bersyarat dengan kriteria yang jelas, termasuk standar integritas kredit karbon dan ketepatan klaim lingkungan perusahaan. Laporan tersebut mengusulkan pengembangan pedoman pemerintah, sistem pelabelan atau sertifikasi yang diakui, serta kerangka hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan kepastian bagi pelaku pasar. Perlindungan ini tidak berarti membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum atau memberikan jaminan mutlak atas kualitas kredit karbon.
Bagi Indonesia, penguatan kerangka hukum pasar karbon perlu berjalan seiring dengan penerapan standar lingkungan dan sosial. Laksmi menekankan bahwa kelayakan kredit karbon juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan negara asal, termasuk hak atas lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengamanan lingkungan dan sosial, serta mekanisme pembagian manfaat kepada masyarakat.
“Persyaratan tersebut sangat penting dalam sektor kehutanan, karena kegiatan karbon berkaitan erat dengan tata kelola hutan, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta perlindungan ekosistem dalam jangka panjang,” tegas Laksmi.
Indonesia juga terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon, termasuk melalui pengembangan pendekatan safe harbour, kontrak yang lebih terstandar, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen iklim Indonesia.
Peluncuran laporan ini turut melibatkan Coalition to Grow Carbon Markets, IETA, serta perwakilan pemerintah dan pelaku pasar karbon internasional. Laporan tersebut memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kredit karbon berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap risiko hukum dan reputasi melalui kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Bagi Indonesia, ambisi kami adalah mengembangkan pasar karbon hutan yang kompetitif dan tepercaya, mampu menarik investasi yang bertanggung jawab, mendukung komitmen iklim nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal,” pungkas Laksmi.
***
