Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46) sebagai tersangka dalam kasus pengangkutan 18 ton kayu meranti ilegal tanpa dokumen sah di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Aparat penegak hukum mengamankan kedua tersangka beserta satu unit kapal KM Lisa 82 GT 6 yang mengangkut komoditas kehutanan tersebut menyusul pelimpahan perkara dari pihak Bea Cukai kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Gakkum Kehutanan.
Tim Satgas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya dengan kapal patroli BC-9002 mencegat kapal tersebut di perairan Riau setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pengiriman kayu ilegal dari Kampung Balak menuju Tanjung Kedabu. Petugas gabungan bersama Pusat Komando dan Pengendalian melakukan penyisiran sebelum menghentikan kapal dan menemukan muatan kayu meranti tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Penyidik kemudian memeriksa tiga orang yang diserahkan Bea Cukai, lalu menggelar perkara hingga menetapkan K dan R sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa pengungkapan kasus ini membuktikan urgensi sinergi lintas lembaga dalam mengamankan kawasan hutan nasional dari ancaman kejahatan terorganisir.
“Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kekuatan berbagai institusi. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai atas kerja sama yang telah terbangun dengan Gakkum Kehutanan,” ujar Dwi Januanto. Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum ini bertujuan membersihkan praktik perusak lingkungan yang merugikan keuangan negara serta merusak iklim investasi kehutanan yang sehat dan berkelanjutan.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menambahkan bahwa pihaknya sedang memperluas cakupan penyidikan guna melacak jaringan pemasok dan aktor intelektual di balik pengiriman kayu ilegal tersebut.
“Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, dan pihak lain yang diduga terlibat. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, Bea Cukai, kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, baik melalui jalur darat maupun laut,” kata Hari.
Negara menjerat kedua tersangka dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam aturan Cipta Kerja, serta ketentuan pidana terkait guna memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan.
***
