Abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah terus menekan kawasan pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah, serta mengancam mata pencaharian masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong pemulihan ekosistem mangrove yang terintegrasi dengan pengembangan usaha masyarakat agar perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan keberlanjutan ekonomi warga.
Berdasarkan data yang disampaikan KLH/BPLH, krisis pesisir di Kecamatan Sayung telah menghilangkan lebih dari 1.500 hektare lahan persawahan dan menyisakan kurang dari 700 hektare tambak. Penurunan muka tanah di kawasan tersebut mencapai 7–12 sentimeter per tahun. Sementara itu, sekitar 6.600 hektare wilayah Demak dilaporkan mengalami genangan permanen pada 2026.
Untuk merespons persoalan tersebut, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa bersama Pemerintah Kabupaten Demak menggelar sosialisasi ekosistem mangrove, aksi bersih pantai, dan bimbingan teknis budidaya kepiting bakau pada 27–28 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Desa Timbulsloko dan kawasan Pantai Sayung dengan melibatkan warga, nelayan, kelompok masyarakat, serta perangkat pemerintah desa.
Kepala Pusdal LH Jawa, Eduward Hutapea, mengatakan upaya pemulihan pesisir tidak cukup hanya dengan menanam mangrove. Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan kesesuaian lokasi, kondisi hidrologi, pemeliharaan tanaman, serta perlindungan kawasan agar restorasi memberikan hasil jangka panjang.
“Menanam mangrove saja tidak cukup,” ujar Eduward.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pemulihan perlu dinilai dari tingkat kelangsungan hidup tanaman, regenerasi alami, kondisi habitat, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Mangrove juga memiliki fungsi ekologis penting, antara lain menyediakan habitat bagi berbagai biota, mendukung produktivitas perikanan, menyimpan karbon, serta membantu meredam energi gelombang dan mengurangi risiko abrasi di lokasi yang sesuai.
“Kita tidak ingin masyarakat dihadapkan pada pilihan antara menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidup,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, sosialisasi mangrove di Desa Timbulsloko pada Selasa (27/10) diikuti sekitar 200 warga, kelompok masyarakat, dan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi mangrove dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir.
Pada hari yang sama, lebih dari 300 peserta mengikuti aksi bersih pantai di kawasan habitat mangrove Pantai Sayung. Panitia menimbang dan mencatat volume serta jenis sampah yang terkumpul untuk menjadi bahan rekomendasi pengelolaan sampah pesisir.
Pemerintah juga mendorong pengembangan alternatif penghidupan melalui budidaya kepiting bakau. Sebanyak 15 perwakilan pemerintah desa dan nelayan mengikuti bimbingan teknis pada Rabu (28/10). Program ini diarahkan untuk membuka peluang ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem mangrove di sekitarnya.
Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Ia berharap aksi bersih pantai tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi mendorong kebiasaan menjaga lingkungan secara konsisten.
Badruddin juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menanam hampir dua juta bibit mangrove di kawasan pesisir Demak hingga 2026. Menurutnya, penanaman perlu disertai pemeliharaan dan pemantauan berkala untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik serta mengganti bibit yang rusak atau mati.
KLH/BPLH bersama pemerintah daerah akan mengevaluasi pelaksanaan program pada November 2026. Pemantauan lapangan lanjutan dijadwalkan pada 1–4 Desember 2026 untuk menilai efektivitas upaya pemulihan pesisir dan memastikan keberlanjutan program.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan restorasi ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kawasan pesisir Demak sekaligus membantu warga mempertahankan sumber penghidupan di tengah tekanan abrasi, rob, dan penurunan muka tanah.
***
