Indonesia menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan dan penghitungan karbon berbasis sains untuk mendukung kebijakan kehutanan, pengelolaan hutan gambut, dan investasi iklim yang lebih efektif. Informasi ilmiah yang andal tidak hanya diperlukan untuk pelaporan emisi gas rumah kaca, tetapi juga untuk memastikan bahwa aksi mitigasi memberikan hasil yang nyata dan terukur.
Pesan tersebut disampaikan dalam Side Event UNFCCC bertajuk “The Importance of an Integrated Framework for AFOLU Carbon Balance – From Boreal to Tropical Peatlands”, yang diselenggarakan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Kegiatan yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Finlandia, University of Helsinki, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Integrated Carbon Observation System (ICOS), dan Landscape Alliance ini diawali dengan sambutan pembukaan oleh Menteri Urusan Ekonomi Finlandia dan Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Forum tersebut membahas pentingnya mengintegrasikan inventarisasi gas rumah kaca, pengamatan lapangan dan atmosfer, serta data satelit untuk meningkatkan keandalan penghitungan emisi dan serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Dalam sesi diskusi panel bertajuk “Developing MRV Across the Boreal–Tropical Region: A Finnish–Indonesian Collaboration”, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menekankan pentingnya penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV) emisi dan serapan karbon melalui integrasi pengamatan lapangan, penginderaan jauh, inventarisasi hutan, dan pemodelan ilmiah.
Menurut Haruni, pendekatan tersebut sangat relevan bagi Indonesia, terutama untuk mendukung pengelolaan hutan dan gambut tropis, meningkatkan keandalan penghitungan emisi, serta memastikan hasil pemantauan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aksi iklim.
“Informasi ilmiah yang lebih baik bukan sekadar untuk meningkatkan kualitas pelaporan emisi, tetapi dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan, mengevaluasi efektivitas intervensi, dan mengarahkan investasi iklim agar memberikan hasil yang nyata dan terukur,” ujar Haruni.
Dalam praktiknya, Indonesia telah mengembangkan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA), yang didukung oleh Inventarisasi Hutan Nasional dan berbagai sumber data ilmiah lainnya. Sistem ini menyediakan informasi penting bagi inventarisasi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV dalam kerangka REDD+ dan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Pengalaman kerja sama pendanaan berbasis hasil dengan Norwegia menunjukkan bagaimana sistem pemantauan hutan dan penghitungan penurunan emisi yang kredibel dapat digunakan untuk mengukur capaian mitigasi, sekaligus menjadi landasan kerja sama pendanaan iklim internasional.
Haruni menambahkan bahwa penguatan informasi ilmiah sangat penting dalam pengelolaan hutan gambut tropis, khususnya untuk memahami hubungan antara tinggi muka air tanah, perubahan penggunaan lahan, risiko kebakaran, dan emisi gas rumah kaca. Integrasi pengamatan lapangan dengan teknologi penginderaan jauh dan pemodelan dapat membantu menentukan prioritas restorasi, memperkuat pencegahan kebakaran, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan gambut. Menurutnya, perbedaan hasil estimasi dan ketidakpastian ilmiah perlu ditangani melalui perbaikan metode, peningkatan kualitas data, dan penguatan pengamatan lapangan.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama sains dengan Finlandia dan mitra internasional, termasuk melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC). Kolaborasi ini berpotensi mencakup penelitian bersama dan pengembangan kegiatan percontohan mengenai dinamika karbon gambut, pengelolaan tata air, serta integrasi pengukuran lapangan, penginderaan jauh, dan pemodelan emisi untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengelolaan hutan dan gambut, restorasi ekosistem, serta pengambilan keputusan investasi iklim.
Haruni berharap kolaborasi tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan bersama dan pengembangan percontohan yang menghasilkan manfaat nyata bagi aksi iklim, tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan ilmiah.
“Tujuan kita bukan hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi kebijakan yang lebih tepat, pengelolaan hutan dan gambut yang lebih efektif, serta manfaat iklim yang terukur,” pungkasnya.
****
