Kementerian Kehutanan menjajaki kerja sama dengan Madagaskar dalam pengembangan pembiayaan karbon hutan, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Peluang kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, didampingi Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi. Sementara itu, Madagaskar diwakili Vahatriniaina Rakotosolomalala, yang menangani pengelolaan risiko lingkungan dan pengamanan program (Gestion des Risques Environnementaux et Sécurisation de Programme).
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Madagaskar menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat. Ketertarikan ini berkaitan dengan pelaksanaan program penguatan ketahanan masyarakat di tiga wilayah Madagaskar bagian selatan yang mencakup 235 commune atau wilayah pemerintahan lokal.
Wilayah-wilayah tersebut telah memiliki rencana pembangunan lokal yang mengintegrasikan aspek perubahan iklim, tetapi masih membutuhkan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaannya. Karena itu, pengalaman Indonesia dalam menghubungkan pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat, dan akses pendanaan menjadi salah satu fokus pertukaran pengetahuan dalam pertemuan tersebut.
Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa pengembangan karbon hutan di Indonesia ditempatkan dalam kerangka pengelolaan bentang alam berkelanjutan. Kegiatan karbon perlu terintegrasi dengan rehabilitasi hutan, agroforestri, pemanfaatan hasil hutan, serta pengembangan alternatif penghidupan masyarakat. Penguatan Perhutanan Sosial, perlindungan hak masyarakat hukum adat, dan pembagian manfaat yang adil menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut.
Indonesia juga berbagi pengalaman dalam pengembangan pembayaran dan kontribusi berbasis hasil atas penurunan emisi, penguatan sistem pemantauan hutan, serta penerapan pengamanan lingkungan dan sosial. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya kesiapan kelembagaan, sistem pengukuran dan verifikasi yang kredibel, serta tata kelola penyaluran dana agar pembiayaan karbon dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat tapak.
Selain pembiayaan karbon, kedua pihak membahas tantangan perubahan iklim terhadap ketahanan masyarakat, khususnya dampak El Niño yang meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan. Indonesia menekankan pentingnya sistem peringatan dini, pencegahan kebakaran berbasis masyarakat, serta pengembangan praktik pertanian dan alternatif penghidupan yang dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan api.
Pertemuan tersebut juga membuka peluang kerja sama teknis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengelolaan program berbasis masyarakat. Indonesia dan Madagaskar memiliki kepentingan bersama untuk memastikan bahwa perlindungan hutan dan aksi iklim tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengusulkan penjajakan kerja sama melalui kerangka kerja sama Selatan–Selatan, termasuk kemungkinan penyusunan Letter of Intent (LoI) atau Memorandum of Understanding (MoU). Kedua pihak juga membahas peluang penyelenggaraan lokakarya teknis untuk memperdalam pertukaran pengalaman mengenai proyek karbon berbasis masyarakat, mekanisme pembagian manfaat, dan akses pembiayaan.
