Delegasi Indonesia menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk mempercepat restorasi gambut global dalam pertemuan Peatland Breakthrough (PB) di Markas Tetap Peru untuk PBB, New York, Kamis (25/9/2025), yang digelar bertepatan dengan New York Climate Week.
Delegasi dipimpin oleh Agus Justianto, Analis Kebijakan Senior Kementerian Kehutanan, dan Krisdianto, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
Keduanya menegaskan bahwa ekosistem gambut merupakan aset strategis bagi mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta kesejahteraan masyarakat.
Inisiatif Peatland Breakthrough dipimpin oleh UNEP sebagai wadah global untuk mempercepat konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut.
Forum ini menghadirkan negara mitra, organisasi internasional, pakar, serta calon pendonor publik maupun swasta. Agenda utamanya adalah memperkuat visi global perlindungan gambut melalui kerangka ilmiah dan mekanisme pembiayaan menuju COP30.
Agus Justianto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 24,67 juta hektare gambut tropis, terbesar di dunia, yang menyimpan 46 gigaton karbon atau setara 8–14 persen cadangan karbon gambut global.
Pemerintah telah menjalankan regulasi, rehabilitasi ekosistem, dan program berbasis masyarakat, termasuk Desa Mandiri Peduli Gambut, dengan pendekatan 3R: rewetting, revegetation, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.
“Pengelolaan dan pemulihan gambut sangat penting untuk memenuhi target iklim nasional maupun internasional, termasuk komitmen NDC di bawah Persetujuan Paris dan program FOLU Net Sink 2030,” ujar Agus.
Krisdianto menambahkan keberhasilan restorasi gambut global membutuhkan kolaborasi lintas sektor, pendanaan jangka panjang, serta pertukaran ilmu berbasis sains.
“Lahan gambut bukan beban iklim, melainkan kekuatan iklim yang bisa jadi solusi jika dikelola dengan benar,” tegasnya.
Pada forum yang sama, Peru mendeklarasikan diri sebagai Champion Country pertama di bawah inisiatif PB. Negara tersebut berkomitmen melindungi 2,5 juta hektare gambut Amazon dalam NDC periode 2023–2030 serta mengajak negara lain bergabung dalam upaya global ini.
***
