Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menyampaikan berbagai kebijakan strategis sektor kehutanan pada 20th Session of the United Nations Forum on Forests (UNFF20) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 5–9 Mei 2025.
Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti.
Dalam sesi diskusi umum, Laksmi menyampaikan bahwa arah pembangunan nasional di bawah visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan sebagai prioritas utama.
Sektor kehutanan berperan penting dalam mendukung agenda tersebut.
“Indonesia terus memperkuat tata kelola kehutanan untuk menjawab tantangan keberlanjutan,” ujar Laksmi dalam pernyataan resminya, Sabtu (24/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang ditempuh mencakup pengelolaan hutan lestari yang mendukung ketahanan pangan dan energi, transisi pengelolaan dari berbasis kayu menjadi berbasis ekosistem dan masyarakat melalui pendekatan multi-usaha kehutanan, serta pencegahan kebakaran hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Laksmi juga menekankan pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan secara masif, serta promosi perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat sebagai strategi integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kerja kehutanan berkelanjutan.
Forum UNFF20 merupakan pertemuan teknis yang hasilnya akan dituangkan dalam Chair’s Summary sebagai masukan resmi bagi sesi tingkat tinggi UNFF21 pada tahun 2026.
Dalam sambutan pembukaan, Chair UNFF20, Ismail Belen dari Turki, menyoroti pentingnya hutan dalam menjawab tantangan global melalui pengelolaan yang berkelanjutan, investasi pada hutan yang sehat, serta akses terhadap pengetahuan lokal dan praktik terbaik.
Indonesia juga memperkenalkan kemajuan implementasi program FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap karbon bersih pada 2030.
Program ini, yang didukung oleh skema pembayaran berbasis hasil (result-based payment), telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung Rencana Strategis Kehutanan PBB 2017–2030.
Kehadiran Indonesia dalam UNFF20 menjadi ajang penting untuk menunjukkan komitmen nasional dalam menjaga hutan tropis dan menjadikannya bagian dari solusi krisis iklim global, sekaligus memperkuat diplomasi kehutanan di panggung internasional. ***
