Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa Indonesia harus tampil sebagai pemimpin dalam agenda iklim global.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Hasil Perundingan SB 62 Konvensi Perubahan Iklim UNFCCC, yang digelar bersama kementerian dan lembaga strategis di Jakarta, Senin (14/7).
Rapat ini menjadi langkah awal dalam merumuskan posisi resmi Indonesia menjelang Konferensi Para Pihak (COP) ke-30 yang akan berlangsung di Belem, Brasil, November mendatang.
Pemerintah menargetkan posisi negosiasi Indonesia mencerminkan kepentingan nasional sekaligus solidaritas global dalam menghadapi krisis iklim.
“Indonesia tidak boleh sekadar ikut serta. Kita harus siap memimpin arah transformasi dunia menuju masa depan rendah emisi dan tangguh terhadap perubahan iklim,” tegas Diaz.
Wamen LH juga menyoroti pentingnya komitmen pendanaan iklim global. Ia menyatakan bahwa janji negara maju untuk memberikan dana sebesar USD 100 miliar per tahun sejak 2020 belum sepenuhnya terealisasi.
Hingga 2022, realisasi baru mencapai USD 67 miliar. Hal ini dinilai mencerminkan ketimpangan dalam keadilan iklim.
“Pendanaan iklim bukan sekadar angka, tetapi soal kredibilitas dan keseriusan komunitas internasional dalam menghadapi krisis global,” tambahnya.
Indonesia saat ini tengah menyusun National Adaptation Plan (NAP) sebagai strategi adaptasi nasional menghadapi risiko perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia terus memperjuangkan implementasi skema loss and damage, serta mekanisme karbon internasional dalam kerangka Pasal 6.4 Perjanjian Paris, yang menyangkut pembagian manfaat dari perdagangan karbon global.
Dalam forum tersebut, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan sejumlah lembaga negara lainnya menyampaikan laporan teknis hasil keterlibatan mereka dalam 12 agenda utama SB 62 di Bonn, Jerman, yang digelar 16–26 Juni lalu.
Agenda-agenda tersebut mencakup global stocktake, ketahanan pangan, gender, kelautan, dan pembiayaan iklim jangka panjang.
Diaz menutup rapat dengan ajakan agar seluruh delegasi Indonesia di COP 30 membawa suara Indonesia secara utuh, bukan semata membawa nama instansi masing-masing.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sebagai National Focal Point UNFCCC akan terus mengoordinasikan diplomasi iklim menuju posisi negosiasi Indonesia yang kuat dan strategis. ***
