Indonesia membagikan pengalaman mengimplementasikan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dalam kerja sama negara Selatan-Selatan pada pertemuan South-South Exchange (SSE) 2024. PAda pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan telah memperoleh pembiayaan ratusan juta dolar AS karena berhasil mengurangi emisi karbon (Result Based Payment/RBP).
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Joko Tri Haryanto menyatakan, sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana REDD+ serta dana lingkungan secara umum, BPDLH mengajak peserta South-South Exchange untuk dapat berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman, tantangan serta peluang dalam mengakses dan mengelola dana REDD+ RBP.
Menurut dia, peluang akses dana REDD+ RBP dapat menjadi pendanaan utama untuk mencapai NDC di sektor FOLU.
“Negara-negara dengan hutan tropis masih memerlukan akses terhadap pendanaan iklim dalam jumlah yang lebih besar untuk mencapai target NDC-nya. Pengelolaan pendanaan REDD+ RBP ini memerlukan instrumen yang lebih fleksibel untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan programnya,” kata dia dikutip, Jumat, 4 Oktober 2024.
Pertemuan South-South Exchange 2024 (SSE 2024) diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 30 September-3 Oktober 2024.
SSE 2024 mempertemukan para delegasi dari berbagai negara, yakni Brazil, Ekuador, Indonesia, Kamboja, Kosta Rika, dan Republik Demokratik Kongo untuk menciptakan peluang strategis dan mempercepat aksi iklim global pengurangan emisi khususnya dari sektor kehutanan (Forest and Other Land Use/FOLU) di Negara yang berpartisipasi dalam kerja sama Selatan-Selatan.
Pertemuan itu terselenggara berkat kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang didukung penuh oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
SSE 2024 memberikan wadah bagi negara-negara peserta untuk bertukar wawasan, berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama dalam pengelolaan program REDD+ dengan RBP di bawah skema Green Climate Fund (GCF) serta skema pendanaan iklim lainnya.
Keberhasilan RBP REDD+ di Indonesia diantaranya adalah GCF RBP REDD+ dengan target pengurangan emisi 20,3 juta tCO2e (2014-2016) bernilai 103,8 juta dolar AS, Kerjasama Bilateral Indonesia-Norway (RBC) dengan target pengurangan emisi 11,7 juta tCO2e (2016-2017) dan 20 juta tCO2e (2017-2019) bernilai masing-masing 56 juta dolar AS dan 100 juta dolar AS.
Selain itu ada juga proyek di Tingkat Sub Nasional, yaitu FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dengan target pengurangan emisi 22 juta tCO2e (2019-2024) senilai 110 juta dolar AS, dan BioCF-ISFL di Provinsi Jambi dengan target pengurangan emisi sebesar 14 juta tCO2e (2020-2025) senilai 70 juta dolar AS.
Dana yang RBP yang diterima diperuntukkan untuk mendukung kembali implementasi REDD+ dengan mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) REDD+. Program REDD+ yang dituangkan dalam STRANAS tersebut akan dihitung kontribusinya terhadap capaian target NDC yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024.
_________
Kepala Unit Lingkungan, UNDP Indonesia Dr. Aretha Aprilia mengatakan UNDP berkomitmen penuh untuk mendukung visi Indonesia dalam mencapai target NDC dan FOLU Net Sink 2030.
“Kemitraan kami dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan internasional lain akan terus fokus pada pemanfaatan pembiayaan inovatif, peningkatan kapasitas dan kebijakan sehingga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” katanya. ***
