Implementasi prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) akan membuka akses yang lebih luas bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dalam pengembangan investasi ramah lingkungan seperti pemanfaatan energi terbarukan.
Demikian mengemuka pada diskusi panel bertajuk “Financing the Transition: Affirming Global Commitment for Indonesia’s Energy Transition” di Paviliun Indonesia pada KOnferensi perubahan Iklim COP29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan, Rabu, 13 November 2024.
Diskusi dibuka oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto yang menjelaskan dukungan dari legislator untuk pengembangan energi terbarukan.
Menurut Sugeng, DPR saat ini fokus pada tiga rancangan undang-undang (RUU) penting di sektor energi. “Pada periode ini, DPR akan berfokus pada tiga RUU penting untuk sektor energi,” kata Sugeng Suparwoto.
Pertama, DPR akan memfinalisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang bertujuan menciptakan kerangka kerja komprehensif untuk pengembangan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan RUU ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia,” ujar Sugeng.
Kedua, revisi terhadap Undang-Undang Kelistrikan juga menjadi prioritas untuk menyesuaikan kebijakan kelistrikan dengan kebutuhan terkini. Sugeng menekankan pentingnya revisi ini guna mendukung target investasi, kontribusi nasional yang ditentukan (NDC), dan mencapai net zero emission.
“UU Kelistrikan perlu diperbarui agar dapat mendukung target ambisius Indonesia, termasuk dalam hal investasi energi bersih,” tambahnya.
Ketiga, mengingat cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan, revisi terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) juga menjadi perhatian. Revisi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang ramah sekaligus memperkuat kelembagaan sektor hulu minyak dan gas.
Dalam sambutannya, Sugeng juga mengajak berbagai pihak, termasuk sektor keuangan, untuk mendukung upaya Indonesia mempercepat transisi energi menuju net zero emission pada 2060.
“Kami sangat menghargai minat para investor, baik nasional maupun internasional, dalam berinvestasi di proyek energi terbarukan di Indonesia. Kolaborasi konkret di masa depan akan sangat kami nantikan,” katanya.
Sugeng mendorong keterlibatan pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) untuk memperluas infrastruktur energi terbarukan. Selain itu, DPR akan terus mereformasi kebijakan energi dan insentif guna mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan.
“Kebijakan yang tepat dan insentif yang memadai akan menjadi kunci bagi percepatan transisi energi,” katanya.
Smentara Direktur Keuangan PT PLN Sinthya Roesli megungkapkan pihaknya mengimplementasikan ESG dalam tata kelola perusahaan yang berdampak pada akses yang lebih lebar pada pendanaan berkelanjutan. “Skor ESG perusahaan menjadi pembuka akses pada sumber-sumber pendanaan potensial,” kata dia.
PLN menjajaki potensi pendanaan hingga 46,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 745 triliun untuk proyek-proyek rendah karbon sebagai salah satu upaya melaksanakan transisi energi.
Menurut Sinthya, penjajakan potensi pendanaan tersebut merupakan aspirasi perseroan untuk menurunkan emisi karbon hingga 148 juta ton CO2 dari saat ini sekitar 300 juta ton CO2.
Bila tak dilakukan upaya apapun, maka emisi karbon bisa melonjak menjadi 500 juta ton CO2.
Dia menyebut, sumber pendanaan bermacam-macam, seperti lembaga penjamin multilateral, World Bank, ADB, lalu ada pula JICA, KfW Jerman, Export Import Agency, bank-bank komersial, hingga platform kemitraan seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan sebagainya. ****
