Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat komitmen penurunan emisi nasional melalui penyusunan rencana kerja subnasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang digelar di Wamena pada 21–22 April 2026. Kegiatan sosialisasi dan workshop ini menjadi tahap akhir dari rangkaian penyusunan dokumen di seluruh provinsi, sekaligus menegaskan peran strategis Papua Pegunungan dalam agenda pengendalian perubahan iklim.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof. Dr. Haruni Krisnawati, menyatakan bahwa forum ini berfungsi menghubungkan target nasional dengan implementasi konkret di daerah. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi telah diperkuat sejak ratifikasi Perjanjian Paris pada 2016.
“Pertemuan ini menjadi titik penting untuk memastikan komitmen nasional tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah, termasuk di Papua Pegunungan,” ujar Haruni.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 dibandingkan skenario business as usual. Target tersebut menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai komponen utama dalam pencapaiannya.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, menegaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar untuk mendukung target tersebut melalui kondisi hutan yang masih relatif terjaga. Pemerintah daerah, menurutnya, berkomitmen memperkuat kebijakan yang berkelanjutan serta mendorong kolaborasi lintas pihak.
“Kami memiliki sumber daya hutan yang luas dan masih terjaga. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kerja sama multipihak, Papua Pegunungan siap berkontribusi dalam pencapaian target nasional,” katanya.
Dalam workshop tersebut, para pemangku kepentingan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, rehabilitasi lahan kritis, hingga pengembangan hasil hutan bukan kayu dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, termasuk organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan, akademisi, serta perwakilan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan rencana kerja yang dihasilkan mampu menjadi panduan operasional yang adaptif dan terukur dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030 sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat.
***
