Pemerintah Indonesia terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui perluasan implementasi bahan bakar nabati.
Program mandatori biodiesel yang kini telah mencapai campuran B40 berhasil mencatat penghematan devisa sebesar USD 17,19 miliar atau setara Rp271,78 triliun dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di Makassar, Sabtu (28/6/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan biodiesel tidak hanya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada energi nasional.
“Pada 2025 kita sudah menerapkan B40, dan rencananya akan ditingkatkan menjadi B50 tahun depan. Ini merupakan langkah konkret dalam menekan impor dan memperkuat industri hilir kelapa sawit,” ujar Yuliot.
Program ini memanfaatkan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama dan dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar.
Tahun 2024, implementasi B35 tercatat menciptakan 12 ribu lapangan kerja di sektor pengolahan (off-farm) dan 1,64 juta tenaga kerja di sektor hulu (on-farm). Sementara dengan transisi ke B40 pada 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi 14 ribu (off-farm) dan 1,95 juta (on-farm).
Sejak diluncurkan pertama kali dengan skema B20 pada 2015, Indonesia terus memimpin dalam adopsi biodiesel secara global.
Capaian B40 saat ini merupakan yang tertinggi di dunia dan menjadi wujud nyata dari keberhasilan lintas sektor dalam menyukseskan agenda transisi energi nasional.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa keberlanjutan program ini sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan energi bersih secara bertahap.
Pemerintah akan terus meningkatkan kandungan biodiesel dalam solar demi mendorong transisi menuju energi rendah karbon. ***
