Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat di enam provinsi prioritas seiring meningkatnya jumlah hotspot tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional. Data terbaru menunjukkan Sumatera Selatan mencatat perkembangan positif dengan penurunan hotspot hampir separuh dalam sehari, sementara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih besar.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, sebanyak 674 hotspot high confidence terdeteksi secara nasional pada Minggu, 6 September 2026 pukul 21.25 WIB. Jumlah tersebut meningkat 116 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 558 hotspot.
Di enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 243 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 138 titik dan Sumatera Selatan 61 titik. Selanjutnya, Jambi mencatat 26 titik, Kalimantan Selatan 20 titik, dan Riau tujuh titik.
Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan penurunan paling signifikan. Jumlah hotspot di provinsi tersebut berkurang 59 titik dalam sehari, atau sekitar 49 persen. Riau juga mengalami penurunan, sedangkan peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mendorong penguatan operasi pengendalian di kedua wilayah tersebut.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan kejadian kebakaran. Satu lokasi kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik deteksi hotspot sehingga indikasi dari satelit tetap membutuhkan verifikasi melalui groundcheck dan pemantauan langsung.
Untuk merespons kondisi tersebut, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya terus melakukan operasi di lapangan. Kegiatan mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, hingga pemantauan untuk mencegah api kembali menyala.
Dukungan operasi juga diberikan melalui pengerahan 53 armada udara di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya dikerahkan untuk water bombing.
Pengerahan armada udara dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah juga terus mengupayakan OMC di wilayah yang memiliki kondisi meteorologis yang mendukung, terutama untuk membantu pembasahan lahan dan memperkuat upaya pemadaman di darat.
Di sisi lain, pemantauan kualitas udara berbasis PM2,5 tetap dilakukan untuk melihat dampak sebaran asap. Pada 6 September, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Sebagian area bahkan terpantau dalam kategori berbahaya, sementara sebagian besar wilayah Indonesia lainnya berada pada kategori baik hingga sedang.
Kondisi atmosfer juga dipantau melalui jarak pandang penerbangan. Pada malam 6 September, BMKG mencatat jarak pandang sekitar dua kilometer dan kondisi berasap di Pontianak. Palangka Raya memiliki jarak pandang sekitar delapan kilometer dengan kondisi berawan, Banjarmasin sekitar sembilan kilometer dan cerah berawan, Palembang 10 kilometer atau lebih dan berawan, Jambi sekitar tujuh kilometer dan berawan, serta Pekanbaru sekitar delapan kilometer dengan kondisi cerah berawan.
Pontianak menjadi salah satu wilayah yang masih mendapat perhatian karena jarak pandang yang rendah disertai kondisi berasap. Kondisi tersebut dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, aktivitas kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, curah hujan, serta dinamika atmosfer.
Pemerintah terus mengintegrasikan pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, dan jarak pandang sebagai dasar untuk menentukan prioritas operasi serta pengerahan sumber daya di lapangan.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah yang terdampak asap diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
***
