Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Namun, pemerintah daerah diminta untuk tetap waspada menghadapi potensi bencana yang kerap mengamuk di musim kemarau itu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah tetap siaga menghadapi kemungkinan terjadi karhutla meskipun kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah cenderung menurun.
“Penurunan ini justru menjadi tantangan kita semua. Bagaimana agar karhutla ini tidak terjadi di kemudian hari,” kata Suharyanto sebagaimana dikutip dalam siaran pers BNPB yang diterima di Jakarta, Kamis 7 April 2022.
Dalam rapat koordinasi mengenai penanganan asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 di Jakarta, ia menjelaskan bahwa luas area kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2021 berkurang hingga 78 persen dari tahun 2019 dan luas lahan gambut yang terbakar berkurang 92 persen dalam kurun 2016 sampai 2021.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Setelah tren penurunan itu, Suharyanto mengatakan, kesiapsiagaan harus ditingkatkan agar kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dan ditangani sejak dini.
Ia menekankan pentingnya penanganan titik api sejak dini dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Jangan sampai api membesar dan jangan sampai penanganan ini terlambat. Kalau api sudah besar nanti tambah sulit,” katanya.
Cuaca panas dan kering selama musim kemarau berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran lahan gambut, penyimpan karbon terbesar.
Saat lahan gambut terbakar, apinya bisa menyebar hingga ke lapisan gambut berkedalaman
empat meter sehingga sulit dipadamkan.
Suharyanto meminta pemerintah daerah (pemda) menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sedini mungkin agar penanganan bisa dilaksanakan segera saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Suharyanto mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana karhutla merupakan upaya pertama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Mohon Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota agar sedini mungkin menetapkan siaga darurat karhutla, sehingga upaya-upaya operasi penanganan ini dapat segera dilakukan,” katanya
Suharyanto juga menyampaikan pentingnya pelibatan pentaheliks yang mencakup pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan komponen dari unsur pentaheliks dalam
penanganan karhutla,” katanya.
“Ini juga saya minta dukungannya dari pusat, dari kementerian atau lembaga yang hadir di sini maupun daring. Ini ada Pak Asops yang mewakili Panglima TNI dan Asops Kapolri. Kita harus dukung yang ada di daerah,” ia menambahkan.
Di samping itu, Suharyanto menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta
penggiatan sosialisasi dan patroli dalam upaya pencegahan karhutla. “Sekali lagi saya tegaskan. Apabila terpantau api, padamkan sedini mungkin,” kata Suharyanto. ***
