Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu tantangan penting dalam memperkuat pembangunan kehutanan Indonesia. Selain meningkatkan keterampilan aparatur dan tenaga profesional, pemerintah juga perlu memastikan pendidikan vokasi mampu menghasilkan lulusan yang terserap di sektor kehutanan. Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan menyusun arah transformasi organisasi dan pengembangan kompetensi hingga 2029.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BP2SDM 2026 yang berlangsung pada 4–5 November 2026 di Yogyakarta. Melalui forum bertema Meretas Jalan Transformasi Menuju Forestry Human Excellence, BP2SDM mengevaluasi pelaksanaan program 2026, menyelaraskan kinerja seluruh satuan kerja, serta merumuskan program prioritas 2027 dan peta jalan transformasi organisasi periode 2027–2029.
Pelaksana Tugas Kepala BP2SDM, Dyah Murtiningsih, menegaskan bahwa pembangunan kehutanan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga berintegritas, inovatif, mampu berkolaborasi, dan adaptif terhadap perubahan. Menurutnya, transformasi organisasi harus menghasilkan perubahan yang dapat diukur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sejumlah program BP2SDM sepanjang 2026 menunjukkan perkembangan dalam penguatan kompetensi aparatur. Lembaga tersebut telah memetakan kompetensi 7.060 pegawai negeri sipil (PNS) dan menguji kompetensi 592 pegawai. Melalui pengembangan Corporate University Kementerian Kehutanan, BP2SDM juga menerbitkan 2.864 sertifikat bimbingan teknis, menyiapkan 122 kurikulum dan 244 modul pelatihan, serta mencatat 5.186 peserta menyelesaikan pembelajaran melalui program Massive Open Online Course (MOOC).
Pengembangan kapasitas juga menyasar generasi muda untuk memperkuat regenerasi pelaku pembangunan kehutanan. BP2SDM telah membina 8.838 Generasi Pelestari Hutan atau Genries dan menghimpun 970 gagasan inovasi pelestarian hutan. Sementara itu, program Forest Youthpreneurship melahirkan 786 wirausaha muda kehutanan yang membentuk 25 unit usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Di tingkat masyarakat, pemerintah mengandalkan penyuluh kehutanan untuk mendampingi kelompok tani hutan dalam mengembangkan kegiatan produktif berbasis sumber daya hutan. Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) per 3 November 2026 mencatat 10.582 penyuluh kehutanan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara, penyuluh swadaya masyarakat, dan penyuluh swasta.
Para penyuluh tersebut mendampingi 27.835 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp2,44 triliun. Capaian ini menunjukkan besarnya peran pendampingan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya hutan secara produktif.
Meski mencatat sejumlah perkembangan, BP2SDM masih menghadapi persoalan dalam meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri kehutanan. Data lulusan dua tahun terakhir menunjukkan hanya 18,89 persen lulusan SMK Kehutanan bekerja di sektor kehutanan, sedangkan 40 persen lainnya tercatat belum bekerja. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat kurikulum pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas pelatihan, dan memperluas keterlibatan dunia usaha dalam penyerapan tenaga kerja.
Selain persoalan pendidikan vokasi, BP2SDM juga perlu memperkuat kelembagaan penyuluhan, mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), serta membenahi sistem pendanaan dan tata kelola data. Berbagai tantangan tersebut menjadi bahan penyusunan target strategis BP2SDM untuk 2027.
Lembaga tersebut menetapkan enam sasaran utama. BP2SDM menargetkan nilai transaksi ekonomi KTH mencapai Rp2,1 triliun dan meningkatkan proporsi KTH yang menghasilkan komoditas pangan, energi, serta air sebesar 12 persen. Pemerintah juga menargetkan efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan mencapai 72 poin dan Indeks Pengembangan SDM Kehutanan sebesar 75 poin.
Di bidang ketenagakerjaan, BP2SDM menargetkan penyusunan dua standar kompetensi untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Pemerintah juga ingin meningkatkan persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di sektor kehutanan hingga 40 persen pada 2027.
Untuk merumuskan langkah pencapaian target tersebut, Rakornis menghadirkan perwakilan Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, mitra pembangunan, dan dunia usaha. Para peserta membahas transformasi organisasi, penguatan peran pendamping kehutanan, pengembangan kompetensi dan green skills, pembiayaan berkelanjutan, serta pembagian tanggung jawab antara satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT). Sebanyak 12 kepala UPT juga memaparkan capaian dan inovasi dari wilayah kerja masing-masing.
Dyah Murtiningsih menekankan pentingnya kesamaan arah dan kolaborasi antarsatuan kerja agar program pengembangan SDM tidak berjalan sendiri-sendiri. Hasil Rakornis akan menjadi dasar penyusunan program prioritas atau Quick Win 2027 serta peta jalan transformasi BP2SDM 2027–2029.
Melalui penyusunan strategi tersebut, Kementerian Kehutanan berupaya menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan pengelolaan hutan di masa depan. Penguatan kompetensi aparatur, peningkatan kapasitas masyarakat, regenerasi pelaku kehutanan, dan perluasan kesempatan kerja diharapkan dapat mendukung kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
***
